Kenaikan Harga BBM Bisa Picu Konflik

Ikhsan Mojo pengamat ekonomi, mengatakan pemerintah jangan hanya memikirkan kepentingannya sendiri dengan menaikkan harga BBM, LPG dan Tarif Dasar Listrik dalam waktu hampir bersamaan.

“Pemerintah harus memperhitungkan kan daya beli masyarakat. Apapun alasannya, menaikan harga BBM seenaknya, dikatakannya, berbahaya dan bisa memicu konflik di masyarakat. Karena dampak ekonomi kenaikan BBM pada daya beli masyarakat, sangat besar. Hal itu juga menjadi beban bagi masyarakat,” kata Ikhsan Mojo, dalam siaran persnya Senin (30/3/2015).

Ikhsan menambahkan, sementara Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai kompensasi kenaikan harga BBM yang dijanjikan pemerintah melalui Khofifah Indar parawansa, Mensos, sudah tidak ada kabarnya.

Ikhsan modjo menilai, kebijakan pemerintah menaikkan lagi harga BBM setelah dalam kurun waktu dua minggu, tidak tepat dan membingkungkan.

Menanggapi keresahan masyarakat akibat kenaikan harga BBM, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, pemerintah menaikkan harga BBM bukan tanpa alasan. Di antaranya terdorong oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan naiknya harga minyak mentah dunia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kebijakan pemerintah ini untuk kepentingan masyarakat juga.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan mengapa kalau Shell dan Petronas, yang beroperasi di Indonesia, menaikkan harga minyaknya, masyarakat diam.

“Tapi kalau pemerintah yang menaikkan harga BBM, masyarakat langsung protes,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla usai membuka Rembuk Nasional Pendidikan di Pusdkilat Kemdikbud Senin (30/3/2015) pagi tadi.

Sekadar diketahui, BBM jenis Premium sebelumnya Rp6.900 per liter sekarang menjadi Rp7.400. Solar dari Rp6.400 menjadi Rp6.900 per liter, atau rata rata kenaikan Rp500 per liter. (jos/iss/rst)