Politik Ala Penjajah Rugikan Persiden Jokowi

Siti Zuhro peneliti dan pengamat politik LIPI mengatakan pemerintah jangan bangga meskipun berhasil memecah belah kekuatan partai politik dan menguasainya, seperti yang dilakukan pada PPP dan Golkar.

Untuk jangka pendek pemerintah memang diuntungkan namun ke depannya gaya politik zaman penjajah Belanda memecah belah dan menguasai bisa menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri.

“Partai yang didzalimi pemerintah tidak tinggal diam dan mau menyerah begitu saja. Mereka terus melawan,” kata Siti.

Siti Zuhro mengambil contoh PPP, partai pertama yang menjadi korban kebijakan Yasonna Laoly, Menkum HAM. Kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya di bawah kepemimpinan Romahurmuziy yang didukung kalah di PTUN.

Sekarang, giliran partai Golkar di bawah kepemimpinan ketua umum Aburizal Bakrie yang diacak-acak dengan mengesahkan Munas Golkar di Ancol yang didukung pemerintah dengan imbalan, Agung Laksono harus bisa memboyong Golkar ke koalisi Indonesia Hebat.

Yasonna Laoly, Menkum HAM menolak anggapan mengembangkan politik zaman penjajah. Ia mengatakan kebijakannya terhadap PPP dan Golkar sudah sesuai dengan Undang-undang.(iss/dwi)