Said Sutomo, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim mengatakan, kebijakan pemerintah menutup loket penjualan tiket penerbangan di bandara justru semakin memperbanyak calo.
Sebab, sebanyak dua puluh persen konsumen masih membutuhkan tiket secara mendadak dan calo tiket ada karena hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur tidak terpenuhi di Bandara.
“Selama ini, ketika konsumen mau beli tiket di loket, dikatakan habis. Tapi ada yang jual di luar. Ada manipulasi informasi di loket-loket, bisa jadi kolaborasi dengan orang dalam,” kata Said kepada Radio Suara Surabaya.net, Sabtu (7/3/2015).
Said menilai kebijakan tersebut seperti peribahasa buruk muka cermin dibelah.
Pihak bandara yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah, harusnya menutup loket maskapai yang tidak jujur tersebut, bukan semua maskapai.
Terlebih di negara lain, loket tiket tetap ada di bandara. Namun yang menjual bukan biro perjalanan melainkan langsung maskapai itu sendiri.
“Seharusnya yang dilarang itu penjualan tiket melalui biro perjalanan, bukan menutup loketnya,” kata Said.
Pembelian online dengan pembayaran menggunakan ATM, kata Said, juga merupakan permasalahan sendiri.
“Tidak semua konsumen punya ATM. Masih banyak masyarakat kita yang tradisional. Pembayaran lain juga harus disediakan,” kata Said.
Said juga menilai kebijakan pemerintah tersebut melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Telah kami laporkan ke ombudsman, ada kemungkinan akan kami teruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” katanya.(iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
