Pengadilan tingkat pertama PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Suryadharma Ali(SDA). Terhadap putusan tersebut, DPP PPP hasil Muktamar Surabaya beserta pimpinan F-PPP DPR-RI mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta (pengadilan tingkat dua).
Dengan adanya banding tersebut, maka putusan PTUN Jakarta belum merubah status hukum apapun terhadap DPP PPP hasil Muktamar Surabaya.
“Artinya DPP PPP yang sah dan legal untuk mewakili PPP dalam urusan Pilkada maupun kegiatan kepartaian lainnya adalah DPP PPP hasil Muktamar Surabaya sampai dengan Menteri Hukum dan HAM mencabut SK yang ada setelah adanya putusan final (incracht) dari Mahkamah Agung-RI nanti sekitar 1-2 tahun ke depan,” ujar Romahurmuzzy Ketua Umum DPP PPP versi Surabaya, Rabu (25/2/2015).
Kata Rommy panggilan akrabnya, sejumlah keanehan dalam pertimbangan hukum hakim adalah terkait legal standing yang menjadi materi eksepsi tergugat intervensi, sama sekali tidak dipertimbangkan.
“Keanehan itu seperti pada Pasal 24, 25 Undang-undang 2/2008 jo 2/2011 tentang parpol tidak dikutip sama sekali,” ujarnya.
Menurutnya, surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengatakan harus diselesaikan melalui mahkamah partai atau diselesaikan melalui forum tertinggi partai sama sekali tidak dipertimbangkan.
“Kejanggalan hakim menangis tersedu-sedu saat membacakan putusan yang sama sekali tidak lazim dan menunjukkan mereka di bawah tekanan ratusan massa tak dikenal yang sengaja dihadirkan di PTUN untuk menekan majelis,” paparnya.
Saat ini DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, kata Rommy, sedang menyusun argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti baru untuk proses di tingkat banding. Seluruh jajaran DPW/DPC se Indonesia tidak terpengaruh dengan setiap informasi yang menyesatkan dari pihak manapun.
“Jika ada hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan kepada pihaknya atau Kordinator Bidang Hukum DPP PPP saudara Arsul Sani ,” tegasnya.(faz/dwi)
NOW ON AIR SSFM 100
