Pemkot Surabaya Siapkan Lahan Normalisasi Kali Lamong

Erna Purnawati, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (PUBMP) Kota Surabaya mengatakan pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan lahan untuk normalisasi Kali Lamong.

“Lahan yang akan dibebaskan hampir bisa dipastikan tidak akan ada kendala. Hal itu karena mayoritas merupakan Tanah Khas Desa (TKD),” kata Erna seperti dilansir Antara, Selasa (17/2/2015).

Selain itu, Pemkot Surabaya telah siap membeli lahan milik warga yang berdekatan dengan Kali Lamong untuk normalisasi kali. Langkah ini sebagai ketegasan Pemkot Surabaya agar masalah banjir di Surabaya barat cepat teratasi.

Yudi Yuwono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menjelaskan, proyek normalisasi Kali Lamong sudah di programkan dan merupakan pembangunan infra struktur yang berstatus multiyears dari tahun 2015 sampai 2019.

“Untuk pembangunan tahap pertama sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 25 miliar. Anggaran itu diambil dari APBNP yang rencananya akan digedok Rabu (18/2/2015),” katanya.

Menurut Yudi masalah normalisasi Kali Lamong cukup kompleks. Selain masalah pendangkalan dan belum terealisasinya pembangunan tanggul, masalah lainnya adalah muara kali.

Pada muara Kali Lamong terdapat delta yang terbentuk karena adanya pulau Galang. Keberadaan delta tersebut menghalangi laju arus air ke laut sehingga aliran air ke laut tidak lancar.

Untuk menyelesaikan masalah itu, BBWS perlu melakukan kajian. Kajian ini nanti akan melibatkan ahli pantai karena berkaitan dengan arus laut. Selain menyiapkan kajian, pihaknya akan menyiapkan pembangunan tanggul di sepanjang Kali Lamong.

Rencananya, lanjut dia, jika disetujui oleh pemerintah pusat pembangunan akan dilakukan selama empat tahun. “Jika Surabaya saja yang beres (pembebasan lahan) namun Gresik belum tuntas, itu juga menjadi dilema bagi saya,” katanya.

Vinsensius, Anggota Komis C DPRD Surabaya mengatakan, keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengambil alih pembangunan Kali Lamong merupakan tamparan keras bagi BBWS.

Vinsensius menilai keinginan Pemprov tersebut adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap BBWS. “Masyarakat banyak tidak mau tahu siapa yang bertanggung jawab. Masyarakat hanya menginginkan banjir di kelurahan Sumber Rejo akibat luapan Kali Lamong dapat selesai,” katanya.

Buchori Imron, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya menegaskan, normalisasi Kali Lamong harus segera dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, warga yang hidup di sekitar kali itu sering terganggu akibat luapan banjir.

“Sengaja kami mengundang pihak BBWS secara langsung dari Solo agar segera menemukan solusi yang cepat terkait apapun yang menjadi kendala di lapangan, karena kondisinya tidak bisa ditunda-tunda,” katanya.(ant/iss/ipg)