BNP2TKI Dukung Presiden Hentikan Pengiriman PRT

Nusron Wahid Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyatakan siap melakukan berbagai langkah dan gebrakan dalam rangka mewujudkan perintah Presiden agar secepatnya bisa menghentikan pengiriman pekerja rumah tangga (PRT) ke luar negeri.

“Intinya kita siap mengamankan perintah Presiden. Sebagai bangsa yang besar, kita harus mengangkat harkat dan martabat bangsa,” kata Nusron Wahid di Jakarta, Minggu (15/2/2015) seperti dilansir Antara.

Menurut Nusron, untuk bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kuncinya ada pada pendidikan, baik untuk TKI di sektor formal maupun sektor nonformal, semuanya harus dibekali dengan pendidikan yang memadai.

“Makanya, Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada harus di-upgrade. Sekolah vokasi harus diperbanyak,” ujarnya.

Nusron menyadari betul bahwa tenaga kerja harus di-upgrade supaya tidak jadi PRT atau Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

“Mereka harus kita angkat melalui berbagai pelatihan sehingga benevitnya juga lebih optimal dan lebih banyak. Kami setuju dan memang itu tugas besar kita di BNP2TKI, dan tentunya Kemenaker juga,” jelasnya.

Menurut dia, sekarang ini hampir di semua kabupaten/kota ada BLK namun belum ada yang dispesifikasikan untuk calon TKI. Oleh karena itu, perlu di-upgrade pula BLK-BLK yang ada untuk dioptimalkan memberikan pelatihan bagi para calon TKI agar dalam penempatannya bisa di sektor formal, bukan lagi menjadi PRT.

“Benar yang disampaikan Presiden bahwa masih banyaknya PRT kita di luar negeri itu membuat kita sebagai sebuah negara yang memalukan. Karena ini masalah martabat. Untuk itu, perlu didorong peningkatan kompetensi para calon TKI dan pengawasan atas upaya-upaya itu juga perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin segera menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia yang menjadi PRT ke luar negeri karena terkait erat dengan harga diri dan martabat bangsa.

Presiden pun sudah memberikan target kepada pihak terkait untuk membuatkan roadmap yang jelas dan langkah tepat kapan bisa menyetop yang namanya pengiriman PRT. (ant/dop/dwi)