Jatim Terima Penghargaan dari Mendagri

Pemerintah Jawa Timur kembali mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas peran sertanya dalam mewujudkan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang baik kepada masyarakat. Penghargaan sendiri diberikan langsung oleh Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri di aula Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Kamis (12/2/2015).

Penghargaan ini karena Provinsi Jawa Timur dinilai mampu mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan cepat serta menciptakan sebuah inovasi untuk mendekatkan pelayanan pemerintah melalui sistem pemrosesan dokumen terpadu dalam satu tempat atau loket di tingkat kecamatan yang merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Republik Indonesia.

Ketika memberikan penghargaan, Tjahjo Kumolo juga memuji Soekarwo Gubernur Jawa Timur atas pengelolaan BUMD yang terbaik di seluruh pemerintah Provinsi se-Indonesia dan berharap agar provinsi-provinsi lainnya bisa belajar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan BUMD.

“Syarat negara bisa maju jika memperhatikan empat hal, yaitu partai politik kompak, perencanaan pembangunan berorientasi jangka panjang, pembangunan infrastruktur tidak ditunda-tunda dan pejabat daerah maupun pusat tidak ragu-ragu mengambil keputusan meskipun tidak populer. Dan Jawa Timur adalah contoh,” kata Tjahjo Kumolo.

Seusai menerima penghargaan, Gubernur Jawa Timur mengatakan, fokus pelaksanaan reformasi di Jawa Timur antara lain aspek tata laksana, organisasi, sumber daya manusia (SDM) aparatur, peraturan perundangan, pengawasan, akuntabilitas, mind set and culture, dan pelayanan publik.

Khusus untuk aspek pelayanan publik, komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat besar. Bukan hanya P2T saja yang menjadi andalan Jawa Timur, tetapi ada beberapa komitmen andalan lainnya, yaitu pembentukan zona integritas/wilayah bebas korupsi pada lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pembentukan komisi pelayanan publik, dan pembuatan perda 8 tahun 2011 tentang pelayanan publik.

“Kami rajin menggelar pameran pelayanan publik setiap dua tahun sekali, agar setiap SKPD berkompetisi dalam memberikan pelayanan terbaik,” kata Soekarwo. (fik/rst)