Pembuatan Tanggul Atasi Kali Lamong Terkendala Pembebasan Lahan

Pembuatan tanggul untuk menanggulangi banjir tahunan akibat luapan Kali Lamong di kawasan Gresik masih terkendala pembebasan lahan.

Saifullah Yusuf wakil Gubernur Jawa Timur pada Radio Suara Surabaya mengatakan, sejak 3 tahun lalu masyarakat yang menguasai lahan meminta pembayaran Rp100 ribu permeter. Sedangkan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pihak independen sebagai patokan pemerintah hanya Rp35 ribu permeter.

Padahal pemerintah sebenarnya juga sudah siap untuk membangun tanggul asalkan lahannya siap dan ada dukungan penuh dari warga.

“Jadi intinya ini kembali lagi, kalau tidak ada tanggul yang permanen maka setiap tahun banjir akan datang kembali akibat luapan Kali Lamong,” kata dia.

Terlebih lagi jika di Lamongan, Jombang dan Mojokerto terjadi hujan dengan intensitas lebat maka luapan air hujan ini akan sampai ke Gresik.

Dengan kendala pembebasan lahan ini, lanjut dia, masalah pembangunan tanggul tidak akan diambil alih Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan akan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah setempat.

“Kita datang ke sana ini niatnya tetap untuk memotivasi dan mengajak masyarakat menyadari betapa pentingnya lahan di bantaran sungai dibangun tanggul,” ujar dia.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata dia, akan kembali dibuat appraisal tahun 2014 atau 2015 yang akan dibuat patokan untuk pembayaran pembebasan lahan.

“Kita harapkan tahun 2015 ini masalah pembebasan lahan sudah dapat terselesaikan sehingga tanggul bisa segera dibangun,” pungkasnya. (dwi/ipg)