500 Personel Amankan Sidang Perdana Pra Peradilan BG

Sidang perdana pra peradilan Budi Gunawan calon Kapolri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendapat perhatian cukup besar masyarakat penggiat korupsi dan praktisi hukum.

Sidang menurut rencana akan dimulai pukul 09.00 WIB namun sampai pukul 10.30 WIB sidang belum juga dimulai. Sedangkan masyarakat sudah berdatangan sejak pagi tadi dan membuat pengadilan negeri di jalan Raya Ampera ini menjadi ramai.

Budi Gunawan selaku pemohon dipastikan tidak hadir dan akan diwakili Kuasa Hukumnya Rizman Arif Nasution. Sidang akan dipimpin Sarpin Rizaldi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Polres Metro Jakarta Selatan mengerahkan 500 personel ditambah unit water canon dan tiga unit barakuda.

Masyarakat sejatinya ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dalam pra peradilan Budi Gunawan pada KPK ini. Karena beberapa pakar hukum menilai pra peradilan terhadap tersangka tidak lazim.

Suwandi wakil ketua MA non Yudisial mengatakan, pengajuan pra peradilan Komjen Budi Gunawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan digelar, Senin (2/1/2015) tergolong langka.

Sangat jarang seorang tersangka yang belum dilakukan penahanan atau penangkapan mengajukan proses pra peradilan ke Pengadilan Negeri.

Kata Suwandi, sesuai dengan UU Hukum Acara Pidana, obyek pra peradilan mengenai penahanan dan penangkapan.

Pendapat serupa juga disampaikan Ramelan Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Dasar pra peradilan terhadap KPK dikatakan tidak jelas.” Pra peradilan secara definisi merupakan salah satu pengawasan aparat penegak hukum. Kalau cari filosofi hak asasi, ketika tersangka ditahan atau ditangkap mengalami kesewenangan aparat,” kata Ramelan.

Merujuk pada Pasal 77 KUHAP, penetapan status tersangka tidak bisa dipraperadilankan.” Apakah (terkait penetapan—red) tersangka boleh mengajukan pra peradilan? Itu tidak diatur dalam hukum acara,” katanya.

Wisnu Hadiningrat Kapolres Metro Jakarta Selatan mengatakan, Polri akan mengoptimalkan pengamanan jalannya sidang pra peradilan supaya berjalan lancar dan tertib.

Putusan pra peradilan Budi Gunawan ini punya arti penting karena akan menjadi rujukan Jokowi Presiden untuk memutuskan Komjen Budi Gunawan tetap dilantik menjadi Kapolri atau tidak. (jos/dwi)