DPRD Jatim: Anggaran Seragam Sebaiknya Dialihkan untuk Bangun Sekolah Saja

Agatha Retnosari Anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi Jawa Timur mengkritisi pembagian seragam gratis untuk siswa SMA/SMK di Jatim yang tidak tepat waktu.

Pembagian seragam gratis itu menjadi bagian Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas). Namun, seragam itu baru bisa diberikan sekitar September mendatang karena alasan masih lelang.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu sudah mengumumkan ini. Belakangan, ada sejumlah wali murid siswa mengeluhkan pembagian seragam ini kepada Agatha.

“Saya sudah meminta Pimpinan (Komisi E) untuk memanggil Kepala Dinas Pendidikan, agar menyampaikan penjelasan tentang ini,” ujarnya di Gedung DPRD Jatim, Kamis (25/7/2019).

Agatha mengatakan, pada 2018 lalu keterlambatan pembagian seragam gratis ini juga terjadi. Seharusnya, Pemprov sudah memiliki antisipasi sehingga kendala itu tidak muncul lagi.

“Kalau memang tidak bisa dilakukan antisipasi, saya secara pribadi akan mengusulkan program ini ditiadakan saja untuk tahun depan, diganti program pembangunan SMA/SMK Negeri,” ujarnya.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, pembangunan SMA/SMK negeri baru di Jawa Timur menurutnya lebih bisa dirasakan manfaatnya bagi siswa.

“Karena dengan sistem zonasi yang diterapkan kemarin, terbukti bahwa jumlah SMA/SMK di Jawa Timur ini belum merata. Belum bisa menampung lebih dari 50 persen lulusan yang ada,” ujarnya.

Hartoyo Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur mengatakan, pemanggilan Hudiyono Plt Kepala Dindik Jawa Timur akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia sepakat dengan pendapat Agatha, karena ini berkaitan anggaran yang disetujui DPRD.

“Anggaran yang sudah disetujui DPRD, kan, siswa SMA/SMK akan mendapatkan, pertama, SPP Gratis untuk sekolah negeri dan subsidi untuk swasta. Kedua, kain gratis untuk seragam pramuka dan putih abu-abu,” katanya.

Dia mengatakan, saat menyetujui pengajuan anggaran yang termasuk dalam anggaran pendidikan itu, Komisi E berharap seragam gratis itu sudah terealisasi dan sudah bisa diberikan sebelum siswa masuk sekolah.

Dia menyebutkan, Pemprov Jatim telah mengajukan anggaran pendidikan senilai Rp1,3 triliun untuk SMK dan Rp800 miliar untuk SMA baik negeri dan swasta yang ada di Jawa Timur.

Dari total anggaran pendidikan itu, sebesar Rp132 miliar di antaranya merupakan anggaran untuk pengadaan seragam gratis bagi semua siswa SMA/SMK negeri maupun swasta di Jatim.

“Memang harus lelang. Tapi ternyata baru bisa dibagikan September. Nah, ini kan menjadi masalah. Akhirnya, sebagian atau hampir semuanya beli (seragam). Kalau itu beli, solusinya bagaimana?” Katanya.

Sebelumnya, Hudiyono Plt Kepala Dindik Jatim sudah pernah menyatakan bahwa seragam gratis untuk siswa SMA/SMK di Jawa Timur baru bisa dibagikan September karena proses lelang.

Dia mengatakan, sebenarnya Dindik Jatim sudah merencakan seragam itu sudah bisa dibagikan pada Juli, sebelum berlangsungnya proses belajar mengajar tahun ajaran baru.

Saat itu dia menekankan, sekolah tidak boleh memaksa siswa untuk membeli seragam.Sebab, sebagian dari siswa yang diterima sekolah itu merupakan siswa dari jalur penerimaan peserta didik tidak mampu.(den/tin)