Pemerintah dan DPR Torehkan Sejarah Baru dalam Penyusunan APBN

Komisi XI DPR dan pemerintah menyepakati sejumlah hal terkait asumsi makro untuk RAPBN-P 2015. Kesepakatan itu tercapai dalam forum lobi pada rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan pemerintah dan Bank Indonesia yang berakhir hingga senin malam (26/1/2015) di gedung DPR RI, Jakarta.

Menurut Fadel Muhammad Ketua Komisi XI DPR, kesepakatan tentang asumsi makro yang dicapai diantaranya mengenai pertumbuhan ekonomi yang dipatok di angka 5,7 persen. Angka itu turun dari usulan pemerintah yang mengusung asumsi 5,8 persen.

Sedangkan angka inflasi disepakati 5 persen dan kurs dolar Amerika Serikat (USD) adalah Rp 12.500, atau lebih tinggi dari usulan pemerintah yang mematok USD setara Rp 12.200.

Kesepakatan lainnya adalah suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 6,2 persen.

“Kesepakatan ini akan diusulkan dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR,” kata Fadel Muhammad, Selasa (27/1/2015).

Hanya saja, ada sejumlah hal baru dalam kesepakatan tentang penyusunan RAPBN, yaitu disepakatinya target pembangunan nasional, masuknya asumsi tingkat pengangguran dan kemiskinan, gini rasio atau tingkat perbedaan pendapatan penduduk, serta penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk tingkat kemiskinan, asumsi yang disepakati adalah 10,3 persen, sedangkan untuk tingkat pengangguran dipatok di angka 5,6 persen. 

Sementara ini rasio diasumsikan 0,40, dengan IPM dipatok di angka 69,4 dengan metode perhitungan yang baru.

Mukhamad Misbakhun Anggota Komisi XI DPR, mengatakan, kesepakatan itu menjadi momen bersejarah bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Ini adalah jejak pertama pemerintahan yang baru terpilih dalam menjalankan dan mengoperasikan negara,” kata Misbakhun.

Politikus muda Golkar itu menambahkan, kesepakatan itu merupakan kali pertama dalam sejarah penyusunan RAPBN RI karena memuat target pembangunan dengan mencantumkan sejumlah persoalan yang terkait langsung masyarakat. Yaitu tingkat pengangguran, angka kemiskinan, gini rasio dan IPM.

“Hal itu masuk dan dibahas bersama dengan asumsi makro ekonomi untuk dijadikan acuan pencapaian dalam pelaksanaan APBN kita,” papar Misbakhun.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa partainya sejak awal memang ingin target pembangunan itu masuk dalam penyusunan APBN. “Dan kami bersyukur apa yang menjadi pemikiran kami akhirnya didukung secara mayoritas oleh fraksi-fraksi lain di Komisi XI dan disetujui juga oleh pemerintah,” tuturnya.

Ia mengakui bahwa situasi ekonomi global memang sedang mengalami pelambatan pertumbuhan. Namun dengan ruang fiskal yang lebar dalam RAPBN-P 2015 karena adanya belanja modal terbesar dalam sejarah RI yang mencapai jumlah Rp 290 triliun dan penempatan modal negara (PMN) sekitar Rp 72 triliun, Misbakhun meyakini bahwa pemerintah akan dapat bekerja mencapai target pertumbuhan 5,7 persen dan mencapai target-target yang lain.

“Kami berharap pemerintah bisa memenuhinya walaupun suasana pertumbuhan global sedang mengalami pertumbuhan yang melambat dalam situasi ketidakpastian yang makin tinggi. Ini adalah RAPBN yang harus didukung oleh semua elemen bangsa supaya bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.(faz/rst)