KPP Terima 630 Pengaduan BPJS

Sejak 1 Januari 2014, KPP Komisi Pelayanan Publik terus mengawasi implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan, demikian kata Nuning Rodiyah Kepala Divisi Penanganan Pengaduan KPP Jawa Timur.

“Dari total pengaduan, hampir 24 persennya atau 630 pengaduan itu pengaduan tentang BPJS, jadi paling tinggi di layanan BPJS,” kata dia pada Radio Suara Surabaya, Selasa (27/1/2015).

KPP juga melakukan monitoring pada puskesmas bagaimana implementasi JKS dan kondisi eksisting saat ini. Di sisi lain KPP melihat sebenarnya masyarakat punya tingkat kesadaran memeriksa kesehatan yang tinggi, “sakit flu saja langsung ke rumah sakit,” tambahnya.

Sayangnya, masyarakat belum memanfaatkan Puskesmas dengan baik, masyarakat belum memfungsikan puskesmas sebagai pusat kesehatan yang mampu mendiagnosa 114 penyakit. Masyarakat lebih memilih langsung ke Rumah Sakit, padahal Rumah Sakit, khususnya RSUD semakin membludak,

“Kami kuatir, dengan ketersediaan SDM dan bebam kerja tinggi layanan di Rumah Sakit berkurang, mestinya Puskesmas lebih dioptimalkan, agar tingkat kepuasan pelayanan masyarakat menjadi baik,” tambah Nuning.

Dia menyarakan, sistem rujukan yang dikelola JKN, yaitu klinik atau puskesmas tigak hanya minta rujukan saja, tapi menjadi tempat diagnosa. Sementara itu mekanisme rujuk balik dari Rumah Sakit ke Puskesmas juga harus dilakukan.(rs)