Bambang Widjojanto Diberhentikan Sementara dari Pimpinan KPK

Zulkarnain Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui Bambang Widjojanto tidak menjadi pimpinan KPK untuk sementara waktu karena ditetapkan sebagai tersangka di Barekrim Polri.

“Menurut Undang-undang KPK memang Pak Bambang harus diberhentikan sementara, sehingga saat ini kami tinggal bertiga,” kata Zulkarnain dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Antara melansir, Bambang ditangkap penyidik Bareskrim Polri pada sekitar pukul 07.30 WIB di Depok seusai mengantarkan anaknya ke sekolah dan langsung dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa dengan tuduhan menyuruh untuk memberikan keterangan palsu terhadap para saksi dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Waringin Barat pada 2010.

“Ini betul-betul serangan langsung terhadap pemberantasan KPK. Kami pimpinan KPK hanya 4 orang, dan hanya menjabat 11 bulan lagi. Kami ingin bergerak cepat menangani berbagai perkara termasuk perkara BG (Budi Gunawan) tapi dengan peristiwa yang menyedihkan ini berarti pukulan telak bagi kami,” ungkap Zulkarnain.

Padahal, menurut Zulkarnain, sebagai penyidik Bareskrim Polri seharusnya paham betul dengan penangkapan Bambang tersebut maka kinerja pemberantasan korupsi menjadi lemah.

“Menurut hemat kami, penegak hukum harusnya paham betul, pemberantasan korupsi dengan cara ini dilemahkan, kami berterima kasih dengan dukungan semua ini. Untuk menyelesaikan tugas ke depan termasuk kasus BG kami bertekad mempercepat tapi saksi-saksi di lingkungan kepolisian juga mudah-mudahan bisa hadir dan memberikan keterangan secara benar,” tegas Zulkarnain.

KPK memang menjadikan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait transaksi-transaksi mencurigakan saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri sejak 13 Januari 2014.

Padahal Budi merupakan calon tunggal Kapolri dari Presiden Joko Widodo dan sudah mendapatkan persetujuan dari DPR. (ant/dop/ipg)