Jika Pilkada jadi digelar pada Juni 2016 maka persoalan terbesar adalah jabatan Bupati dan Walikota akan semakin lama. Tentunya itu akan dipersoalkan oleh banyak pihak apakah nantinya ada pelaksana tugas (Plt). Ini disampaikan Eko Sasmito Ketua KPU Provinsi Jawa Timur pada Radio Suara Surabaya.
Jika pelaksanaan Pilkada pada Desember atau Juni 2016, kata Eko, KPU sudah siap dalam segala hal. Tapi konsekuensinya di tahapan kedua dan selanjutnya bisa mundur semua.
“Kalau sekiranya kemundurannya seperti itu maka harus ada pejabat Plt di masing-masing daerah. Ada sekitar 16 kabupaten/kota tahun ini yang masa jabatannya habis,” kata dia.
Eko menjelaskan, untuk persiapan KPU Jatim persoalan terbesar adalah bicara soal anggaran. Dalam Perppu ini untuk masing-masing daerah, anggaran sudah clear tapi ada hal-hal kecil yang harus disesuaikan. Contohnya anggaran kampanye yang harus dibiayai oleh APBD yang dulu tidak ada.
“Permendagri yang baru memang belum ada tapi sementara kita pakai yang lama. Kita masih menunggu kepastian dulu kapan dilaksanakannya 2015 atau 2016,” ujar dia. (dwi/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
