Organisasi Angkatan Darat (Organda) Riau meminta kepada pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla untuk memikirkan nasib angkutan umum, saat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Kenaikan BBM otomatis meningkatkan biaya operasional kendaraan, terutama angkutan umum sangat signifikan. Beban yang ditanggung operator menjadi semakin berat karena tingkat isian penumpang saat ini sangat rendah sekitar 45-50 persen,” kata Nasir Ketua Organda Riau di Pekanbaru, Senin (17/11/2014).
Dia mengatakan, kenaikan tarif angkutan terpaksa dinaikan setelah pemerintah mencabut BBM bersubsisidi, sementara itu, minat masyarakat dalam menggunakan tranportasi umum di Riau sedang menurun dan salah satu akibat karena usia kendaraan lebih dari 10 tahun.
Melansir dari Antara, kondisi tersbut dinilai telah membuat pemilik operator angkutan umum berada pada posisi yang cukup sulit untuk melakukan peremajaan kendaraan yang berakibat pada pelayanan penumpang semakin turun.
“Jika BBM naik, dipastikan mengancam kesinambungan usaha dari operator. Karena itu, kami Organda Riau menolak rencana pemerintah mencabut subsidi angkutan dengan alasan komponen terbesar biaya operasional adalah BBM yaitu sebesar 35-40 persen,” katanya.
Pihaknya meminta kepada pemerintah agar subsidi yang diberikan kepada angkutan umum, tidak dihilangkan untuk mengatasi dampak dari peremajaan kendaraan yang sedang dilakukan ditengah minimnya jumlah penumpang.
“Jika BBM naik, kita bukan stop operasi. Tapi, tidak bisa beroperasi. Sebab, tidak mungkin dengan biaya yang sangat tinggi, sementara hasil kita tidak memadai untuk tetap operasi,” ujarnya.(ant/ono/fik)