AK3S Sambut Faisal Jadi Ketua Reformasi Migas

Asosiasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (AK3S) menyambut baik keputusan pemerintah yang mengangkat Faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas karena pengamat ekonomi Universitas Indonesia itu dikenal dan seringkali menyuarakan perubahan mendasar atas tata kelola Migas.

“Meskipun terlambat, kesempatan yang diperoleh Faisal Basri untuk secara nyata memberikan sumbangsih kepada negara ini. Tapi, ada secerca harapan terhadap perbaikan tata kelola migas nasional kedepan, ketika Menteri Sudirman Said menunjuk beliau sebagai ketua tim reformasi tata kelola migas,” kata Tri Haryadi Ketua Umum AK3S di Jakarta, Senin (17/11/2014).

Perubahan yang mendasar tentunya harus dimulai dari peraturan perundang-undangan bidang Migas. Seberapa besar kepentingan nasional dilindungi dalam undang-undang, kemudian kepentingan investor dijamin bukan saja secara paperwork tetapi juga implementasi di lapangan.

“Perubahan tata kelola migas juga harus berimbas pada perubahan paradigma atau pola pikir pejabat di daerah karena pemerintah daerah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat,” katanya.

Keleluasan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sudah diberikan melalui undang-undang otonomi daerah, namun dalam bidang-bidang tertentu seperti pengelolaan sumber daya mineral seperti migas tentunya pemerintah daerah harus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk membantu para investor yang memiliki wilayah kerja atau operasi di daerah.

Sekadar diketahui, seperti dilansir Antara, Asosiasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (AK3S) yang baru terbentuk tanggal 21 Oktober 2013 lalu, telah memiliki 128 anggota perusaahaan Migas nasional dan asing.(ant/ono/ipg)