GBHN Penting Agar Anggaran Terkontrol dan Capaian Pembangunan Terukur

Ali Taher Parasong, anggota MPR RI, menegaskan jika haluan negara seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu diperlukan untuk mengontrol capaian dan anggaran pembangunan. Sehingga pembangunan itu dirasakan oleh rakyat.
‎
“Jadi, amandemen atau tidak oleh MPR RI periode 2019 – 2024 mendatang, yang terpenting itu harus ada haluan negara, agar anggaran dan kontrol terhadap capaian pembangunan itu terukur dan terarah dengan baik,” ujar Ali Taher dalam diskusi empat Pilar MPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (29/7/2019).

Sekarang ini, kata dia, proses pembangunan itu tergantung pada janji-janji kampanye atau visi misi presiden. Akibatnya proses pembangunan akan tergantung kepada presiden.

“Jangan sampai anggaran di APBN itu tidak terstruktur, sistematis dan masif untuk mengentaskan kemiskinan,” jelasnya.

Sementara Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, mengingatkan agar GBHN yang dimaksud tidak mengatur secara detil terkait teknis pelaksanaan maupun besaran anggarannya. Sebab, pemerintah menjadi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak inovatif dan sebagainya.

“Yang namanya GBHN itu hanya panduan garus besar untuk pembangunan,” kata Emrus.

Selain itu, dia meminta MPR RI dan masyarakat mencermati pasal per pasal atau ayat per ayat dari rencana amandemen UUD NRI 1045 secara tersebatas tersebut, karena kalimat politisi itu bersayap.

“Misalnya wilayah kekuasaan negara ini disebut dibagi-bagi atas gubernur, bupati dan wali kota. Harusnya terdiri dari, karena Indonesia bukan negara liberal,” jelasnya.(faz/iss/ipg)