Mengenai kebijakannya terkait bahan-bakar minyak (BBM) bersubsidi, Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya siap tidak populer mengingat hal itu hanya membebani anggaran negara dan tidak produktif.
“Ada yang bilang nanti tidak populer, saya jadi pemimpin bukan untuk populer kok. Itu tanggung jawab pemimpin, kebijakan pasti ada risikonya,” kata Presiden di Kendari, Sulawesi Tenggara, seperti yang dilansir Antara, Kamis (6/11/2014).
Selama lima tahun ini, tambah Jokowi, jumlah dana subsidi yang telah digelontorkan pemerintah sebesar Rp714 triliun. Sementara untuk infrastruktur hanya Rp577 triliun dan Kesehatan Rp202 triliun.
“Apa yang ada di dalam bayangan bapak – ibu semuanya. Kita ini boros, kita ini konsumtif, yang justru kita bakar Rp714 triliun tiap hari. Coba kalau ini dibuat bendungan jadi berapa? Kalau Rp400 M satu bendungan, bisa menjadi 1.400 waduk,” katanya.
Dia menjelaskan, akan mengalihkan subsidi BBM dari konsumtif ke tempat yang produktif.
“Saya ingin memberikan kesadaran pada kita semuanya. Ada yang tidak betul harus dibetulkan. Oleh sebab itu, subsidi BBM kita alihkan dari konsumtif ke tempat yang produktif. Itu tadi, ke irigasi, bendungan, subsidi pupuk untuk petani, subsidi benih untuk petani, mesin untuk nelayan,” tambah Presiden.
Sementara itu, presiden mengatakan sampai saat ini masih dikalkulasikan terkait kebijakan mengurangi subsidi BBM tersebut.
“Kalau kalkulasinya sudah matang, kartu perlindungan sudah matang, kemungkinan bulan ini belum bisa saya sampaikan, kalau sudah saya putuskan kalian akan tahu,” katanya kepada wartawan usai pembukaan Munas Kagama.(ant/nif/rst)