Sebanyak 17 pondok pesantren di Jawa Timur tandatangani deklarasi untuk akselerasi dan percepatan pengembangan ekonomi syariah. Kesepahaman tersebut ditandatangi bersama Soekarwo Gubernur Jawa Timur, Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia dan Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Agama di sela-sela bincang nasional pemberdayaan lembaga pesantren di Gedung BI, Jl. Pahlawan Surabaya, Rabu (5/11/2014).
Ketujuh belas pesantren tersebut yakni Ponpes Tebu Ireng, Ponpes Zainul Hazan, Ponpes Bahrul Ulum, Ponpes Lirboyo, Ponpes Gontor, Ponpes Sidogiri, Ponpes An Nur 1 dan 2, Ponpes Nurul Jadid, Ponpes Langitan, Ponpes Al- Amin, Ponpes Salafiyah, Ponpes Miftachussunnah, Ponpes Qomaruddin, Ponpes Al-Fitrah, Ponpes Nurul Jadid dan Ponpes Sunan Drajat/
Deklarasi sendiri berisi akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan selaras dengan arsitektur keuangan ekonomi syariah nasional, khususnya di lingkungan pesantren. “Ini merupakan salah satu wujud kerjasama antara Pemprov Jatim, ponpes dan Bank Indonesia (BI) dalam mengembangkan perekonomian syariah,” kata Soekarwo.
Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo menuturkan, Ponpes tak hanya menjadi lembaga yang berkecimpung dalam pendidkan dan spiritual, akan tetapi bisa menjadi kekuatan ekonomi baru, khususnya ekonomi syariah.
Ia mengatakan, potensi perkembangan ekonomi syariah di Jawa Timur cukup besar, karena didukung sekitar 6.000 ponpes. Bahkan para pemilik pondok pesantren itu juga meminta pemerintah memaksimalkan program itu. “Seluruh kiai yang ada di Jatim mendukung konsep restrukturisasi ekonomi syariah. Karena membawa efek positif bagi lingkungan ponpes dan masyarakat sekitarnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, ada dua kepentingan besar pada pemberlakuan skema pembiayaan ekonomi syariah itu. Pihaknya berharap pengusaha skala kecil bisa dibantu oleh ekonomi syariah. Selain kelompok mikro ada bank UMKM yang bisa dioptimalkan.
Ia menambahkan, dengan adanya ekonomi syariah yang dikembangkan di ponpes, akan membantu juga mengurangi rentenir. Sehingga akan memberikan dampak cukup bagus bagi masyarakat. “Apabila para masyarakat beralih ke Bank Syariah, kesejahteraan mereka akan meningkat karena murahnya bunga yang diberikan, dibandingkan rentenir,” kata dia.
Di kesempatan yang sama, Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia, mengatakan Jawa Timur mempunyai potensi cukup besar dibidang ekonomi syariah, ini terbukti banyaknya pesantren di daerah tersebut.
Selain itu, BI bersama OJK menyambut baik bahwa Jawa Timur mampu melaksanakan program percepatan pembangunan ekonomi syariah. Sebab, dalam visi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, Provinsi Jawa Timur memang akan dikembangkan sebagai regional ekonomi syariah terbesar di Indonesia.
“Lembaga pesantren yang dikenal sebagai salah satu alat syiar Islam dapat dioptimalkan menjadi motor edukasi keuangan syariah di Indonesia,” ujarnya.
Untuk mendukung hal itu, BI menunjuk Surabaya sebagai tuan rumah Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) yang berlangsung mulai hari Senin 3-9 November 2014. BI berharap, pegelaran ini bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah global.
Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antarbank sentral negara anggota OKI, terutama dalam kebijakan makroprudensial, penerapan Islamic finansial sector assessment program (IFSAP) dan financial inclusion, khususnya pengelolaan zakat. (fik/rs)