Suryadharma Ali (SDA) Ketua Umum PPP, bertekat merapatkan seluruh barisan kader PPP untuk menegakkan konstitusi. Sesuai AD/ART yang menjadi konstitusi partai maka syarat-syarat penyelenggaraan Muktamar harus terpenuhi dan jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka artinya penyelenggaraan muktamar oleh siapapun menjadi inkonstitusional dan ilegal.
“Saya sebagai ketua umum wajib menjaga agar AD/ART partai dijalankan. Oleh karena itu siapapun yang menyelenggarakan muktamar tanpa memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam konstitusi partai adalah inkonstitusional dan ilegal,” ujar Suryadharma kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/10/2014).
Dia menyebutkan alasan-alasan sahnya muktamar sesuai AD/ART partai adalah paling cepat bisa dilakukan setelah pelantikan presiden dan selambat-lambatnya 1 tahun setelah pelantikan presiden. Maka menurutnya, jika ada yang menyelenggarakan muktamar sebelum pelantikan presiden, muktamar tersebut inkonstitusional.
‘”Sesuai konstitiusi partai, maka Muktamar VIII PPP baru bisa dilaksanakan setelah pemerintahan baru terbentuk dan paling lambat 1 tahun setelah pemerintahan baru terbentuk. Kalau pemerintahan baru itu ukurannya pelantikan presiden, maka waktunya tanggal 20 Oktober 2014. Tetapi, kalau ukurannya pembentukan kabinet, maka biasanya waktunya tanggal 22 Oktober. Diluar ini maka muktamar menjadi ilegal dan inkonstitusional,” tambahnya.
Selain itu, kata SDA, bahan atau materi muktamar sesuai AD/ART materi muktamar harus didistribusikan ke seluruh pengurus wilayah dan cabang PPP paling lambat 1 bulan sebelum muktamar dilaksanakan. “Maka jika materi didistribusikan kurang dari sebulan maka muktamar juga tidak bisa dilaksanakan. Apalagi jika muktamar belum didistribusikan sama sekali, maka itu dua pelanggaran sekaligus,” tegasnya.
Oleh karena itu dirinya pun menganggap pelaksanaan muktamar yang akan digelar di Surabaya pada tanggal 15 Oktober mendatang oleh kubu Romahurmuziy (Romy cs) hanya akan menjadi hura-hura saja tanpa arti. Dia menuding Romy cs memang tidak berniat untuk menegakkan konstitusi dan juga tidak peduli siapa yang datang dalam kegiatan mereka itu.
“Bagi mereka, yang penting ada kegiatan, lalu ada yang diangkat jadi ketum untuk kemudian bergabung ke Jokowi-JK supaya dapat jatah menteri. ‘Saya lihat sasarannya memang itu, mereka tidak peduli partai ini mau jadi apa, yang penting dapat jabatan di Kabinet Jokowi dan nampaknya Romy mengincar posisi ketua umum juga,” ujar SDA lagi.
Selain itu kata SDA, berdasarkan pasal 8 anggaran dasar PPP tentang mekanisme kerja, penyelenggara muktamar adalah Ketua Umum PPP. Sekjen bertugas untuk menjadi administrator partai yang membantu ketum dan waketum, sehingga menjadi sangat aneh kalau sekjen dan waketum memecah ketum kemudian mengklaim menjadi penyelenggara muktamar, sementara ketum hanya bisa diberhentikan melalui muktamar.
“Sekjen dan Waketum PPP itu pembantu ketum, mereka tidak bisa memecat ketum. Mereka juga tidak punya kewenangan untuk mengadakan muktamar. Penyelenggara muktamar PPP tetap ketum. Karenanya kalau Romy dkk tetap nekat untuk gelar muktamar, maka apapun keputusannya tidak sah. Masa ada eselon satu di kementrian misalya bisa memecat mentrinya? Masa kewenangan ketum kalah sama sekjen dan waketum. Kalau ini dilanjutkan bisa jadi preseden dan berbahaya, nanti seluruh sekjen bisa menggulingkan ketua umum partai di semua partai,” tegas SDA.
Oleh karena itu SDA pun yakin kegiatan Romy cs tidak akan didukung oleh kader-kader partai karena kader-kader partai tidak ingin partai ini hancur karena aturan-aturan ditabrak semua hanya karena segelintir orang ingin mendapatkan kekuasaan dan jabatan sehingga semua boleh dilakukan. Dia pun yakin Romy cs tidak mendapatkan dukungan karena pada tanggal tersebut beberapa DPW juga menyelenggarakan acara yang mengundang dirinya.
“Sebanyak 15-22 DPW PPP tidak hadir ke Surabaya, mereka akan menghadiri muktamar VIII PPP yang saya adakan di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2014 mendatang. Muktamar yang saya adakah sesuai anggaran dasar. Materi muktamar sudah saya sebar pada 22 September yang lalu. Saya sendiri tak maju, saya akan dukung Djan Faridz sebagai Ketum PPP, dia orang baik dan pengurus wilayah dan cabang PPP dukung dia,” kata SDA.(faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
