Fisip Unair Gelar Tanda Tangan Tolak Pilkada DPRD

Sejumlah civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Airlangga Surabaya gelar aksi tanda tangan untuk menolak pengesahan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Digelar di sebuah spanduk, aksi kali ini tak hanya diikuti para dosen melainkan juga oleh ratusan mahasiswa, Selasa (30/9/2014).

Ramlan Surbakti, Guru Besar Fisip Unair mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945. “Negara kita kesatuan dengan otonomi seluasnya sehingga tidak mungkin pilihan dikembalikan ke DPRD,” kata Ramlan.

Apalagi, Indonesia selama ini menganut sistem presidential yang mengharuskan presiden dan parlemen dipilih rakyat. Dengan sistem ini, kepala daerah juga harus dipilih langsung oleh rakyat. Dalam sistem presidential antara eksekutif dan legislatif juga harus dipisah.

Sementara itu, terkait alasan banyaknya konflik sosial yang tercipta dari pilkada langsung juga tak bisa dibuktikan. Selama ini, kata Ramlan, belum ada penelitian yang jelas terkait hal ini.

“Saya melihat, perubahan sikap partai yang kini mendukung pilkada melalui DPRD lebih pada alasan politis bukan idiologis. Apalagi perubahan dilakukan usai pileg dan terkesan dadakan,” kata dia.

Ramlan mengatakan, penafsiran pasal 18 ayat 4 UUD 45 memang menyebutkan jika Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis. “Ini adalah hasil dari amandemen ke dua, saya ada didalamnya waktu itu,” kata dia.

Kenapa di pasal itu tidak langsung disebut dipilih melalui DPRD atau dipilih secara langsung. Karena amandemen kedua ini sekaligus menunggu hasil amandemen ke tiga tentang presiden khusus pasal 6 tentang mekanisme pemilihan presiden. (fik/ipg)