16 DPRD di Jatim Belum Miliki Pimpinan Definitif

Sebanyak 16 DPRD di Jawa Timur hingga saat ini ternyata belum memiliki pimpinan definitif. Padahal, mereka harus segera melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

“Tanpa pimpinan definitif, DPRD belum bisa menjalankan fungsinya termasuk pembahasan RAPBD bisa jadi molor hanya karena belum lengkapnya kursi pimpinan,” kata Suprianto, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jawa Timur, Kamis (25/9/2014).

Menurut dia, dari 16 DPRD ini, sembilan DPRD bahkan sama sekali belum menyelesaikan pembahasan pimpinan definitif yaitu Kabupaten Banyuwangi, Sumenep, Pamekasan, Gresik, Pasuruan, Tulungagung, Lamongan, Nganjuk dan Kota Madiun.

Sedangkan empat lainnya sudah memiliki pimpinan tapi masih bermasalah di berkas pemilihan yaitu Sidoarjo, Kediri, Kota Batu dan Kota Malang.

“Berkas yang bermasalah misalnya ada yang tidak sesuai antara SK DPP dan SK DPC, ini tentu harus diselesaikan dulu di internal parpol pengusung,” ujarnya.

Sementara tiga daerah yaitu Jember, Jombang dan Trenggalek sudah selesai dan bahkan sudah memiliki SK dari Gubernur dan hanya tinggal menjadwalkan proses pelantikan.

Bagi daerah yang belum menyelesaikan pembahasan, Suprianto mengaku telah melayangkan surat bernomor 171/18556/011/2014 yang berisi desakan untuk mempercepat proses pembahasan.

“Jika pimpinan tak segera terbentuk, kasihan rakyat di daerah itu karena pembahasan di DPRD akan berhenti, tidak bisa bahas apapun,” kata dia. (fik/dwi)