Rancangan Undang-undang Pilkada baik langsung ataupun tidak langsung menimbulkan berbagai macam kontroversi antara yang pro dan kontra.
Airlangga Pribadi Pengamat Politik pada Radio Suara Surabaya, Kamis (25/9/2014) mengatakan, sebetulnya lebih banyak kebaikan pilkada langsung oleh rakyat karena menempatkan hak rakyat pada posisi tinggi.
“Harusnya soal ini dilakukan referendum. Kalau pilkada tidak langsung yang katanya lebih efisien saya tidak melihat hal itu. Justru pilkada tidak langsung itu akan menimbulkan money politic,” kata dia.
Pilkada langsung, lanjut dia, ada intevensi langsung dari rakyat pada partai politik yang menyiapkan calon-calon pemimpin yang kredibel. Mau tidak mau mereka harus mendengarkan suara rakyat. Hal ini yang tidak akan terjadi kalau Pilkada tidak langsung.
Kata Airlangga, penyelenggaraan Pilkada itu tidak memakan biaya tinggi. Yang menjadi biaya besar adalah relasi-relasi antar partai politik yang bertindak sebagai rental serta paket money politic antara konstituen dengan calon pemimpin elit.
Demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, satu diantaranya adalah memilih langsung pemilihnya. Ini yang menjadi masalah jika Pilkada itu lewat DPRD.
“Kalau soal konflik horisontal sebagai eksis Pilkada langsung, itu berarti menyalahkan rakyat. Harusnya partai politik punya tanggung jawab membina akar rumput,” tambah dia. (dwi/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
