Pemerintah Jawa Timur bentuk tim koordinasi percepatan pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Tim yang diketuai Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur ini bertugas mendorong seluruh perusahaan segera mendaftarkan karyawan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan.
Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, Jumat (19/9/2014) mengatakan target dari tim percepatan ini tidak hanya memasukkan pekerja formal melainkan juga pekerja informal ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.
“Hingga saat ini baru 26 persen pekerja sektor informal yang sudah mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Padahal target kita untuk informal ini adalah 171 ribu pekerja harus sudah masuk,” kata Pakde Karwo, julukan Soekarwo.
Meski tak diketahui secara pasti jumlah pekerja informal, tapi Pakde Karwo memastikan pekerja di sektor UMKM saja saat ini telah mencapai 6,8 juta orang.
Sementara untuk sektor formal, jumlah perusahaan yang telah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.290.213 pekerja atau 43,64 persen. Sedangkan yang belum masuk BPJS Ketenagakerjaan mencapai 1.665.654 pekerja atau 56,35 persen.
Jika dilihat dari jumlah perusahaan, hingga Juni 2014 jumlah perusahaan yang telah mengikuti BPJS Ketenagakerjaan baru 24.716 perusahaan atau sebanyak 70,04 persen. Sementara yang belum ikut mencapai 10.568 perusahaan atau sebanyak 29,95 persen.
Selain bentuk tim koordinasi, percepatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan juga dilakukan dengan membentuk lembaga atau kantor pelayanan terpadu di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Pelayanan terpadu inilah yang nantinya akan mendorong kepesertaan termasuk kepesertaan dari tenaga kerja asing.
“Tahun depan sudah masuk masyarakat ekonomi ASEAN sehingga tenaga kerja asing juga harus disiapkan untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. (fik/rst)