Oneng Usulkan Pendaftaran BPJS Lewat Kantor Pos

Rieke Oneng Dyah Pitaloka, anggota Komisi Bidang Ketenagakerjaan DPR RI desak pemerintah libatkan kantor pos untuk proses pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Selama ini antrian BPJS sudah diluar kewajaran, pemerintah juga terkesan tak memberikan pelayanan dengan baik,” kata Oneng, dalam sebuah diskusi di Surabaya, Kamis (18/9/2014).

Oneng mencontohkan, di Jawa Timur saat ini hanya memiliki 10 kantor BPJS yaitu di Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Mojokerto, Malang, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, Pamekasan.

Bahkan untuk Surabaya-Sidoarjo saja tiap hari hanya dibatasi 250 peserta. “Inikan tentu membuat antrian panjang,” kata dia.

Padahal, ada solusi cepat dengan memanfaatkan kantor pos. Di Jawa Timur sendiri, dari catatan yang ada terdapat 911 kantor pos yang terbagi 34 kantor pos besar, 541 kantor pos cabang, serta 336 pos keliling.

Oneng juga mengatakan, pada pemerintahan Jokowi-JK, maka kartu BPJS akan berganti nama dengan Kartu Indonesia Sehat. “Kartu Indonesia Sehat hanya nama kartu, penyelenggaranya tetap BPJS kesehatan, sistemnya tetap SJKN,” kata dia.

Untuk kepesertaan sendiri, Oneng juga mengusulkan jika kriteria miskin yang kini harus memenuhi 14 variabel harus diubah. “Jadi nanti yang namanya miskin itu asalkan gajinya setara UMK atau dibawah UMK itu sudah miskin,” kata dia.

Jumlah penerima bantuan iuran juga akan diusulkan untuk dinaikkan. Jika saat ini hanya 86,4 juta, maka akan diubah minimal adalah 120 orang.

Perubahan ini mengingat di daerah saat ini masih ada jaminan kesehatan daerah. Padahal dengan sistem jaminan kesehatan nasional, maka harusnya sudah tidak adalagi jaminan kesehatan daerah karena seluruhnya sudah ditanggung pusat.

“Jadi dana di daerah itu hanya untuk membantu infrastruktur, kalau dana kesehatan masyarakat sepenuhnya dari pusat,” kata dia.

Sementara itu, Soekarwo Gubernur Jawa Timur sendiri ketika menemui beberapa anggota Komisi Bidang Ketenagakerjaan di ruang kerjanya juga berharap adanya perubahan syarat pendaftar BPJS agar lebih dipermudah.

“Kami sebenarnya juga telah membentuk tim koordinasi percepatan pelaksaan BPJS sehingga proses pendaftaran juga bisa lebih cepat,” kata Soekarwo. (fik/rst)