Postur kabinet Jokowi yang diumumkan pada Senin (15/9/2014) kemarin dinilai oleh beberapa pengamat politik, sebagai bentuk ketidak-konsistenan Presiden terpilih itu dengan ucapannya.
Sebelumnya, sejak masa kampanye pilpres beberapa bulan lalu, Jokowi melontarkan gagasan akan merampingkan kabinet dan jumlahnya tidak akan lebih dari 24 menteri, dengan dalih efisiensi.
Selain itu, sebagian besar menterinya akan diisi oleh orang-orang profesional, bukan dari kalangan partai politik.
Siti Zuhro, peniliti dan pengamat politik UI mengatakan, Jokowi ingkar janji. Dimana, faktanya jumlah anggota kabinet hingga saat ini tetap gemuk, yakni 34 orang.
Dari 34 jumlah kabinet tersebut, 18 kementerian akan diisi oleh kalangan profesional dan 16 kementerian dibagi untuk partai pendukung seperti PDI-P, PKB, Nasdem dan Hanura.
PKPI, pendukung Jokowi yang tidak punya wakil di parlemen, belum diketahui dapat jatah kursi kabinet atau tidak.
Sementara itu, Fadli Zon Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (16/9/2014) juga menyoroti postur kabinet Jokowi yang tidak sesuai dengan janjinya.
Masyarakat akan melihat kejujuran Jokowi pada waktu mengumumkan nama-nama menterinya, setelah dilantik menjadi Presiden.
Jokowi bisa keluar dari tekanan partai pendukungnya yang menuntut jatah menteri atau malah terbelenggu. Sehingga gagasan kabinet ramping hanyalah sebuah pencitraan.
Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RI mengajak masyarakat memberi ruang kepada Jokowi, presiden terpilih untuk menentukan sendiri kebijakan.
Karena Jokowi yang lebih tahu jumlah menteri yang dibutuhkan untuk menjalankan program pemerintahannya. (jos/ain/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
