Ditawari Gantikan Risma, Ini Jawaban Wisnu Sakti

Wisnu Sakti Buana, wakil walikota sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya mengaku hingga saat ini dirinya belum berfikir untuk menjadi Walikota Surabaya menggantikan Tri Rismaharini.

Meski begitu, jika diinginkan partai, Wisnu mengaku akan siap untuk dicalonkan sebagai walikota. “Bagi saya jabatan itu amanah, dan itu tidak boleh ditolak dan tidak bisa dikejar, saya pasrah saja,” kata Wisnu Sakti ketika ditemui di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (10/9/2014).

Menurut Wisnu, sebagai kader PDI Perjuangan, maka apapun yang akan dia lakukan sepenuhnya menunggu perintah partai. Bahkan secara pribadi jika partai tak menghendakinya, Wisnu juga siap ditaruh di mana saja.

“Saya tergantung perintah partai. Tidak dapat posisi apapun ndak masalah yang penting visi dan misinya partai sampai. Secara pribadi saya hanya ingin Surabaya lebih baik di bawah kepemimpinan PDI Perjuangan baik legislatif maupun di eksekutif,” kata dia.

Dalam kesempatan ini, Wisnu juga berharap proses pemilihan walikota kali ini tetap dilakukan secara langsung. “Proses demokrasi ini sudah berjalan cukup bagus mestinya proses demokrasi ini berjalan maju tidak mundur lagi,” ujarnya.

Kekurangan di sistem pemilihan langsung, harusnya bisa ditambal dengan aturan yang baru dan bukan malah mengubah aturan yang telah ada.

Dengan pemilihian secara langsung, aspirasi masyarakat akan bisa secara langsung tersuarakan. Ini tentu berbeda jika pemilihan dilakukan di level DPRD.

Wisnu mencontohkan ketika empat tahun lalu mengusung Tri Rismaharini sebagai walikota, meskipun di DPRD saat itu hanya memiliki delapan kursi tapi PDI Perjuangan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat dan bisa memenangkan Pilkada.

“Yang sekarang ini Bu Risma (Tri Rismaharini), waktu itu PDI meski hanya 8 kursi tapi mengusung sendirian dan berkat dukungan rakyat kita menang,” kata dia.

Menurut dia, meskipun saat ini PDI Perjuangan memiliki 15 kursi di parlemen, belum ada jaminan PDI Perjuangan akan menang jika pemilihan dilakukan di DPRD karena jika pemilihan dilakukan di DPRD, maka figur tidak lagi bisa menentukan. (fik/dwi)