Gadaikan SK, Anggota Dewan Jatim Dapat Rp500 Juta

Menjadi anggota DPRD Jawa Timur ternyata tak selalu mudah, bahkan sesaat setelah dilantik, mereka juga harus berputar otak untuk segera mencari penghasilan tambahan guna bayar hutang saat pencalonan pada pemilu kemarin.

Salah satu anggota DPRD yang tak mau disebutkan namanya mengatakan sehari setelah mereka dilantik, para anggota DPRD ini langsung dikoordinir oleh pimpinan sementara fraksi untuk menggadaikan SK pelantikan ke bank. “Lumayan SK bisa dapat pinjaman dari bank hingga Rp500 juta,” kata politisi yang pada periode sebelumnya berada di Komisi A DPRD Jawa Timur ini.

Memang tak semua anggota anggota DPRD mengambil batas pinjaman maksimal. Tapi pengalaman lima tahun lalu, mayoritas anggota mengambil batas maksimal yaitu menghutang Rp500 juta. “Rata-rata kami memang harus cepat bayar hutang jadi butuh uang besar. Ada juga yang pengen beli mobil jadi langsung menghutang,” kata dia.

Menurut dia, jika pinjam uang Rp500 juta, maka cicilan yang harus dibayarkan sekitar Rp20 juta perbulan dan akan dicicil selama lima tahun.

Syarat untuk mendapatkan uang-pun terbilang mudah karena hanya melampirkan SK ditambah foto kopi KTP, Kartu Keluarga, serta surat rekomendasi dari Fraksi.

Pengalaman ketika menjadi anggota DPRD periode yang lalu, kata dia, akibat menghutang ke Bank ini, dirinya tiap bulan nyaris tak lagi dapat gaji. Hampir seluruh gajinya habis terpotong.

Dia mencontohkan, gaji pokok anggota DPRD Jawa Timur adalah Rp6 juta, kemudian Rp9 juta tunjangan komunikasi dan insentif, serta Rp14 juta untuk perumahan. Dari total gaji Rp29 juta ini lantas dipotong pajak 15 persen sehingga total gaji yang diterima adalah Rp26 juta.

Karena dia memiliki pinjaman di bank sebesar Rp500 juta dengan bunga 9,9 persen, maka tiap bulan gajinya dipotong bank sebesar Rp20 juta. “Masih sisa Rp6 juta, tapi dipotong lagi untuk iuran fraksi Rp6 juta, jadi tiap bulan sudah ndak dapat gaji,” ujarnya sambil tertawa.

Satu-satunya sumber gaji resmi yang bisa dia peroleh selain gaji bulanan ini adalah kunjungan ke luar kota. Itupun nilanya sebenarnya tidaklah besar karena dalam sehari uang saku kunjungan kerja hanya Rp500 ribu. Padahal tidak tiap hari ada kunjungan luar kota.

Selain itu, sumber pendapat resmi sudah tidak diperoleh. “Sejak lima tahun lalu, sudah tidak ada lagi tunjangan rapat, ataupun tunjangan pembahasan perda. Jadi sering bolos atau aktif bahas perda gajinya ya sama,” kata dia.

Dengan gaji yang telah habis inilah, maka tak heran jika para anggota DPRD biasanya akan mencari penghasilan lainnya di luar sumber resmi.

Sementara itu, Puji Setiyo Wibowo, Kepala Bagian Umum DPRD Jawa Timur membenarkan nominal gaji anggota DPRD Jawa Timur ini. “Memang gajinya segitu, untuk peruntukan dan potongan hutang ya bergantung anggota masing-masing,” kata dia.

Gaji anggota DPRD sendiri diberikan tidak melalui rekening melainkan dibungkus amplop yang lantas diberikan melalui perwakilan fraksi untuk dibagikan ke anggota DPRD.

Terpisah, Irwan Setiawan, anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur membenarkan nominal gaji tersebut. Dia mengaku juga sempat mendengar terkait pinjaman uang ke bank ini. “Tapi saya ndak ngerti detailnya karena setahu saya dari PKS tidak ada yang pinjam,” kata Irwan.

Hal yang sama juga diungkapkan Thoriqul Haq, dari Fraksi PKB. “Memang ada yang pinjam ke bank tapi nominalnya berapa dan untuk keperluan apa saya kurang tahu. Itu urusan masing-masing anggota,” kata Thoriq. (fik/rst)