Risma Minta PNS Jauhi KKN

Tri Rismaharini, Walikota Surabaya tegaskan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahannya harus memiliki komitmen untuk anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Saya minta mulai top manajer hingga kelurahan, dari pejabat rumah sakit hingga Puskesmas, sekolah, juga perusahaan daerah, untuk tidak melakukan KKN. Saya tidak mau lagi mendengar ada staf saya yang terkena masalah,” kata Tri Rismaharini, Kamis (28/8/2014).

Menurut Risma, memasuki tahun 2015, godaan untuk KKN pasti akan semakin besar, karenanya Risma berharap seluruh PNS di lingkungannya selalu memegang teguh komitmen anti KKN.

“Ini saya sampaikan ke media, supaya kita bisa ikut mencegah. Kalau ada niatan, langsung dibatalkan. Kalau tahu ada orang lain hendak melakukan, tolong dicegah. Sebab, kalau sudah terbukti, saya tidak bisa nolong. Kalau terjadi, kasihan keluarganya,” kata Risma.

Menurut dia, Pemkot Surabaya sejatinya telah maksimal mencegah KKN. Salah satunya dengan mewujudkan sistem berbasis elektronik seperti e-government. Selain itu, Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan pelayanan publik melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, untuk memudahkan warga dalam mengurus perijinan, sejak 14 Maret 2013 lalu, Pemkot juga telah menerapkan pelayanan perijinan online Surabaya Single Window (SSW).

Pemkot bahkan menggagas layanan di kelurahan bernama “kios pelayanan”. “Warga hanya perlu datang ke kelurahan lalu pilih item layanan apa kemudian memasukkan data dan itu sudah connect dengan data kami. Jadi warga tidak perlu datang ke kantor dinas dan ini gratis. Kalau sudah jadi, akta akan kita kirim ke rumah warga,” kata dia. (fik/wak)