Merasa Punya Andil, PKB Tuntut Jatah Menteri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dikabarkan tetap ngotot menuntut jatah sedikitnya tiga mentri dari 10 nama calon yang diajukan.

Tiga jatah kursi itu untuk Muhaimin Iskandar sendiri selaku Ketua Umum PKB, Imam Nahrowi Sekjen PKB dan Rudi Kirana mantan Dirut Lion yang sekarang menjadi wakil ketua umum PKB.

PKB menolak juga menolak keinginan Jokowi jika mentri-mentrinya nanti tidak rangkap jabatan struktural di partai politik agar fokus dengan tugasnya.

“Jokowi pun mengingatkan kesepakatan awal, syaratnya itu tanpa syarat. Kalau sekarang ribut nuntut itu nuntut ini terus bagaimana,” kata Jokowi di Balai kota, Selasa (19/8/2014).

Jokowi pun menuturkan sampai saat ini belum ada pembahasan nama-nama menteri. Adapun Tim Transisi yang dibentuknya tidaklah membahas nama-nama menteri.

“Kita belum bicara menteri dan susunan kabinet. Sudah jelas. Apalagi bicara orang, apalagi berbicara jatah. Ingat itu saya sudah berulang kali ngomong,” kata Jokowi lagi.

Muhaimin dikonfirmasi tentang tuntutan itu mengatakan, secara resmi PKB belum minta apa-apa. Kalau ada kader PKB yang bicara soal kabinet, oleh Muhaimin dikatakan sebagai pernyataan pribadi dinilai wajar karena merasa ikut berjuang. Terkait pemberitahuan atau tidak itu wewenangnya Presiden selaku pemegang hak preorogatif.

Sebenarnya dari awal tidak ada kontrak politik antara Jokowi dan partai koalisi pendukungnya. Hal ini diakui oleh Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi. Karena itulah Jokowi tak menyebut istilah koalisi namun diganti dengan istilah kerjasama karena tidak ada kontrak politik bagi-bagi menteri. (jos/dwi)