Pemerintah Jawa Timur segera keluarkan kebijakan khusus menyikapi keberadaan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kebijakan ini akan segera dirumuskan dengan menggandeng beragam ulama dan organisasi Islam yang ada di Jawa Timur.
“Hari kamis tanggal 7 Agustus, di Grahadi akan ada pertemuan dengan sejumlah Kiai dan tokoh masyarakat untuk merumuskan ini,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur di sela-sela halal bihalal dengan seluruh PNS di lingkungan pemerintah provinsi, Selasa (5/8/2014).
Menurut dia, tugas utama gubernur adalah menjaga kedaulatan bangsa termasuk menjaga NKRI, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Apapun bentuknya, termasuk ISIS, jika terbukti mencoba mengubah ideologi bangsa, pasti akan dilarang dan ditolak.
“Tapi ini tidak cukup seruan, harus ada langkah kongritnya seperti apa. Dan ini yang akan kami rumuskan bersama beberapa kiai,” kata dia.
Pakde Karwo, julukan Soekarwo mengaku telah menghubungi seluruh forum pimpinan daerah mulai dari Kapolda, Pangdam, Kajari, serta Ketua DPRD untuk menyikapi ISIS.
Dari perbincangan via telepon yang dilakukan, seluruhnya sepakat untuk menolak organisasi ini. Beberapa Kiai dan tokoh masyarakat juga telah dihubungi. “Semuanya menolak ISIS. Siapa yang ganggu NKRI berarti musuh negara,” kata dia.
Langkah kongkrit ini misalnya bisa saja dituangkan dalam sebuah surat keputusan terkait aliran ini. Pakde Karwo mencontohkan, saat ramai Ahmadiyah, pemerintah Jawa Timur sempat mengeluarkan SK pelarangan terhadap aliran ini. (fik/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
