Jokowi Mengapresiasi Kerja TKN dan TKD pada Masa Kampanye Pilpres 2019
Jumat, 26 Juli 2019 | 22:17 WIB
Tim Kampanye Pilpres Pasangan Prabowo-Hatta Koalisi Merah Putih Provinsi DKI Jakarta melaporkan KPU DKI Jakarta, Senin (21/07,2014). Pasalnya, KPU DKI Jakarta dinilai tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta.
Laporan diterima oleh Ahmad Khumadi Kepala Biro Adminsitrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Santo Gotia Staf Administrasi Pengaduan DKPP.
Tim Kampanye Pilpres Pasangan Prabowo-Hatta Koalisi Merah Putih Provinsi DKI Jakarta yang datang, M Taufik ketua, Agus Taufiqurahman, Ahmad Sulhy, Darmawan, Mujahidin Sulaiman dan Laude Tatlageni.
Berdasarkan laporan ke pihak sekretariat DKPP, H M Taufik Ketua Tim Kampanye Pilpres Pasangan Prabowo-Hatta Koalisi Merah Putih Provinsi DKI Jakarta mengatakan, pada 12 Juli 2014, pihaknya melaporkan dugaan kecurangan dan pelanggaran kepada Bawaslu DKI dan Panwaslu di 5 wilayah kota se-DKI Jakarta. Selain itu, pihaknya juga menuntut Pemilu ulang di 5.841 TPS.
Atas laporan tersebut, kata Taufik, Bawaslu DKI menindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat rekomendasi Bawaslu No. 276/Bawaslu DKI Jakarta/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014. Isi rekomendasinya tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 16 TPS dan meminta kepada KPU DKI Jakarta untuk melakukan kroscek dokumen daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di 5.802 TPS. Ada juga surat Bawaslu DKI.277/BawasluProvDKI Jakarta/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 13 TPS.
“Berdasarkan surat KPU DKI Jakarta No.437/KPU-Prov-010/VII/2014, faktanya pihak KPU DKI hanya melaksanakan di 13 TPS pada tanggal 19 Juli dengan maksud untuk melaksanakan sebagian rekomendasi Bawaslu No. 276/Bawaslu DKIJakarta/VII/2014. Dan mengenai pelaksanaan kroscek dokumen DPKTb di 5.802 TPS, fakta pelaksanaannya hanya dilakukan di KPU Kota Jakarta Selatan dan KPU Kota Jakarta Barat,” katanya.
Dia menilai, KPU Jakarta Utara, KPU Jakarta Pusat dan KPU Jakarta Timur belum menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta. Sementara itu, KPU DKI Jakarta tidak melakukan klarifikasi maupun tindak lanjut atas pelaksanaan rapat pleno tentang rekapitulasi perhitungan suara KPU DKI Jakarta.(faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
