Pemerintah Belum Bisa Membuat Skala Prioritas Bidang Energi

Dewi Aryani anggota komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, penghematan BBM tidak sekadar pengurangan subsidi.

Kata Dewi, makna pernyataan Jero Wacik Menteri ESDM soal berbagai wacana penghematan BBM yang tidak berjalan, menunjukkan kalau selama ini pemerintah belum bisa membuat skala prioritas penataan pembangunan terutama bagaimana menempatkan energi sebagai sektor paling strategis (Leading Sector) sebagai mesin penggerak roda pembangunan.

“Bertahun-tahun pemerintah hanya berkutat membahas soal pengurangan subsidi BBM dalam APBN, seolah-olah rakyat yang boros, dan menyatakan pengurangan bahkan (rencana penghapusan subsidi yang jelas melanggar konstitusi) sebagai satu-satunyanya langkah penghematan energi,” tegas Dewi di Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Dia mengatakan, sebaiknya, pemerintah segera menganalisa berbagai sektor yang selama ini mengkonsumsi energi (transportasi,perdagangan,industri, pertambangan, rumah tangga, dan berbagai sektor pendukung lainnya). Ke semua sektor tersebut hampir dipastikan menggunakan energi (BBM dan listrik).

Melihat kondisi tersebut, Dewi mempertanyakan apakah pemerintah sudah menempatkan energi sebagai indikator utama dalam penyusunan kebijakannya.

Dewi menjelaskan, satu sektor yaitu transportasi, selain fasilitas tranportasi umum yang belum memadai, produksi mobil-mobil berbahan bakar bensin juga semakin masif.

Sebaliknya, sektor ini mendapat prioritas berbagai pengurangan, misalnya dengan pembatasan produksi dan penjualan mobil berbasis bensin, mengembangkan industri mobil berbahan bakar gas dan listrik, tentu dengan secara simultan pemerintah segera memperbaiki sektor publik yang lebih manusiawi, nyaman dan dapat melintasi sudut-sudut pergerakan perekonomian dan kegiatan keseharian masyarakat (pasar, perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan lain lain).

Program penghematan energi secara nasional juga harus melibatkan masyarakat. Birokrat harus memberi contoh bagaimana penghematan dilakukan, tidak hanya bicara hemat saja.

Dewi mengatakan, energi baru terbarukan juga harus segera dijadikan primadona di negeri sendiri mengingat sumber energi ini paling banyak variannya di Indonesia. Keseriusan pemerintahan baru ke depan dalam membenahi sektor energi sangat dinantikan.

Selain penyebaran distribusi BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran dan kebocoran-kebocoran di tangani secara serius, pemerintah harus segera membuat peraturan dan diberlakukan disemua kementrian bahwa semua kebijakan harus menempatkan ketersediaan sumber energi sebagai indikator penentuan jenis dan tujuan kebijakan di semua kementrian.

Ini akan menjadi mesin penggerak penghematan nasional sekaligus pengembangan energi terbarukan sebagai pilar kedaulatan energi indonesia ke depan. Jika semua berjalan dengan baik dan serius ditangani secara langsung impor BBM menjadi berkurang dengan sendirinya.

“Mafia migas juga harus segera diinvestigasi. Jangan hanya gertak saja tapi segera lakukan investigasi dan audit menyeluruh terkait oil trading selama ini, siapa pemain dan siapa ‘bermain’ tentu bisa terkuak dengan gamblang,” pungkasnya.(faz/ipg)