Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyesalkan insiden padamnya listrik secara massal di Pulau Jawa sejak Minggu (4/8/2019) siang. HIPMI meminta agar kedua menteri terkait yang mengurusi listrik dan direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dicopot.
“HIPMI merekomendasikan agar menteri-menteri terkait dicopot. Begitu juga dengan pimpinan dan direksi PLN yang bertangungjawab langsung,” ujar Yaser Palito Wakil Ketua Umum BPP HIPMI dalam keterangannya, Senin (5/8/2019) di Jakarta.
Yaser mengatakan, pemadaman massal tersebut sudah sangat memalukan dan mencoreng wajah pemerintah dan dunia usaha. Ditengarai, ada upaya pihak-pihak tertentu ingin merusak citra pemerintah.
“Tentu ini sangat memalukan. Pemadaman massal dan sangat lama justru terjadi di Ibukota negara dan Pulau Jawa, jantungnya perekonomian negara kita,” kata dia.
HIPMI meminta insiden pemadaman massal ini diinvestigasi. Sebab ditengarai ada motif-motif tertentu.
“Kami minta pemerintah investigasi. Kenapa sampai insidennya sampai separah ini. Tidak mungkin hanya masalah teknis,” tegasnya.
Terlepas dari semua itu, HIPMI meminta kedua menteri yang bertanggungjawab dan pimpinan PLN harus dicopot.
“Kalau di negara lain, menterinya mundur sendiri. Disini, kita tunggu apa masih punya rasa malu,” kata Yaser.
Yaser mengatakan, dunia usaha tentu sangat dirugikan dengan insiden listrik padam tersebut. Pihaknya masih menghitung secara kasar berapa kerugian pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang terdampak matinya listrik.
Kata Yaser, pelaku UKM merupakan pihak yang sangat dirugikan. Sebab pelaku UKM tidak sanggup membeli genset atau menyediakan generator listrik sendiri.
“Kalau usaha-usaha besar itu kan ada backup power-nya. Pelaku UKM semata-mata bergantung kepada listrik PLN. Bayangkan saja hari ini bahan baku dan jualan mereka sudah busuk semua dan tidak bisa dijual atau diolah kembali,” jelasnya.
Yaser mengatakan, HIPMI menilai aneh dengan padamnya listrik sejak kemarin. Karena, selama ini PLN mengklaim pasokan listrik untuk Pulau Jawa mengalami oversupply.
“Katanya, cadangan listrik di Pulau Jawa berlebihan. Sehingga proyek 35 ribu MW sampai di undur terus penyelesaiannya. Anehnya di sini,” kata dia.
Sebelumnya, PLN mengatakan, meningkatnya beban memicu gangguan transmisi di sejumlah tempat. Namun PLN akan menginvestigasi penyebab utama pemadaman secara massal tersebut. PLN juga mengatakan, bahwa kejadian serupa sudah pernah terjadi.
“Kalau kejadiannya sudah pernah kok tidak dijadikan pelajaran dan bagaimana supaya kejadian tidak terulang. Lucu sekali,” imbuh dia.
HIPMI mengingatkan menteri terkait dan PLN, kalau kejadian ini berpotensi merusak citra Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi utama dunia. Indonesia juga mengalami banyak kemajuan dalam Ease of Doing Business (EoDB).
“Jangan sampai gara-gara pemadaman ini kita mundur lagi,” pungkas dia.
Akibat sejumlah perbaikan, Lembaga pemeringkat utang, Fitch, kembali memberikan peringkat (rating) BBB dengan outlook stable pada Indonesia. Peringkat utang Indonesia oleh Fitch telah masuk dalam kategori investment grade sejak 2011 dan meningkat ke peringkat BBB pada Desember 2017. Indonesia juga dalam laporan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) mengalami kenaikan 19 peringkat untuk tahun 2018. Peringkat Indonesia naik dari posisi 91 pada tahun 2017 ke posisi 72 untuk tahun 2018 dan turun sedikit menjadi 73 tahun ini. (faz/tin/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
