Informasi Rawan Konflik Pasca Pilpres Sebaiknya Dihentikan

Informasi tentang rawan konflik pasca pemilihan Presiden sebaiknya tidak dilanjutkan, karena hal itu sama dengan menebar rasa takut. Demikian ditegaskan Bambang Soesatyo anggota Komisi Hukum DPR RI (Komisi III).

Menurutnya, kalau pihak berwajib memang memiliki indikasi tentang potensi konflik, semua potensi gangguan keamanan dan ketertiban itu seharusnya dieliminir, bukan disebarluaskan kepada masyarakat.

“Kita paham, siapapun yang dimenangkan oleh pengumuman KPU pada 22 Juli mendatang, yang kalah pasti akan menuding lawannya yang menang melakukan kecurangan,” ujar Bambang, di Jakarta, Senin (14/7/2014)

Namun, kata Bambang, sejauh disalurkan pada mekanisme konstitusi, tidak masalah. Yakni mengajukan gugatan ke MK. Tetapi kalau dengan pengerahan massa di tingkat akar rumput, ini yang berbahaya.

Di sinilah penanganan dini aparat dibutuhkan. Mencegah dan melumpuhkan benih-benih konflik horizontal tersebut dari kedua belah pihak. Dan di sinilah peran intelijen negara dipertaruhkan.

Bambang melihat, ada kecenderungan aneh yang terjadi sebelum dan setelah pelaksanaan Pilpres 2014. Presiden dan beberapa pejabat tinggi negara, termasuk Kepala BIN, mengungkap potensi konflik.

Sejauh yang dipahami masyarakat, informasi potensi konflik seharusnya di lokalisir di kalangan intelijen dan pejabat negara yang berwenang, bukan disebarluaskan. Lazimnya, potensi konflik itu langsung direspons atau dieliminasi, sebelum benar-benar mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Namun, jelang dan sesudah Pilpres 2014 ini, potensi konflik itu terus menerus disebarluaskan. Kepala BIN pernah mengatakan, konflik bisa muncul karena ketidakpuasan kubu Calon Presiden (Capres) yang kalah terhadap hasil Pilpres. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden mengakui jika persaingan Pilpres 2014 sangat keras dan rawan terjadi konflik.

“Saya mengimbau agar pernyataan tentang rawan konflik tidak dilanjutkan. Bukan hanya menebar rasa takut, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian. Kalau Polri dan TNI memiliki informasi tentang potensi konflik, yang harus dilakukan adalah pencegahan,” tutupnya.(faz/ipg)

Teks Foto:
– Bambang Soesatyo anggota Komisi Hukum DPR RI (Komisi III).
Foto: Dok. suarasurabaya.net