DPRD Surabaya Soroti Proyek Jalur Sepeda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti proyek pembangunan jalur sepeda yang hingga kini tidak jelas penyelesaiannya.

Baktiono, Sekretaris Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya 2013 DPRD Surabaya, Minggu (11/5/2014) mengatakan proyek jalur sepeda yang dianggarkan mencapai Rp 1 miliar termasuk pekerjaan yang mubazir.

Padahal sesuai rencana, kata dia, jalur khusus sepeda ini berada di tengah kota seperti Jalan Raya Darmo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Pemuda, Jalan Gubernur Suryo, dan Jalan Panglima Sudirman.

“Belum semuanya digunakan jalur sepeda, seperti di Jalan Pemuda. Padahal, pembangunan jalur sepeda telah dimulai sejak 2012,” katanya.

Disamping jalur sepeda, kata dia, penutupan sungai Pegirikan yang semula akan digunakan untuk penampungan pedagang kaki lima juga akan dipertanyakan kepada Wali kota.

Hal ini dikarenakan penutupan sungai itu telah berlangsung sejak 2010, namun hingga sekarang belum ada perkembangan kapan tuntas.

“Sudah menghabiskan anggaran miliaran rupiah tapi gak jelas selesainya,” katanya.

Pembangunan box culvert di kawasan Banyu Urip. Proyek yang bertujuan untuk mencegah banjir di wilayah itu ternyata juga tak kunjung selesai. “Sudah dikerjakan setengah hampir selesai, kok gak diteruskan,” katanya.

Padahal, kata Baktiono, pemerintah kota mempunyai anggaran yang cukup untuk menyelesaikannnya. Saat ini yang menjadi perbincangan publik adalah penutupan lokalisasi.

Ia mengaku heran dengan langkah pemerintah kota yang terkesan memaksakan penutupan lokalisasi Dolly karena program sebelumnya, penutupan lokalisasi Sememi dan Klakah Rejo masih menyisakan persoalan.

“Warga di sana menuntut janji wali kota. Mucikari yang dijanjikan diberi Rp 10 juta, kemudian PSK Rp 5 juta, tapi nyatanya hanya dikasih sedikit, sekitar Rp 3 jutaan,” tutur Baktiono.

Akibatnya, kata dia, berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar saat ini berkembang modus baru pelacuran terselubung di tempat kos dan rumah musik.

“Mubazir penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh Kementrian Sosial waktu itu, jika kondisinya seperti itu,” katanya.

Baktiono mengungkapkan dalam menelaah kinerja wali kota, pihaknya akan mempertanyakan input dan output program yang dijalankan, termasuk penggunaan keuangan. (ain/rst)