Madura Masuk Zona Merah Dengan Kemiskinan Tertinggi di Jatim

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong penurunan angka kemiskinan. Kemiskinan tertinggi atau yang berada di zona merah sebagian besar berada di wilayah utara Jawa Timur dan Pulau Madura yang berstruktur perekonomian subsisten.

Merlin Dwi Yunaniar Analis Ekonomi KPw Bank Indonesia Wilayah IV mengatakan, indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh secara negatif pada peningkatan kemiskinan.

“Kualitas pendidikan dan kesehatan yang tinggi terbentuk pada indeks komposit IPM maka modal untuk mengakses perekonomian menjadi lebih mudah sehingga kemiskinan dapat ditekan,” kata Merlin dalam Seminar Economic Speaker Series di Gedung De Javasche Bank Surabaya, Selasa (29/4/2014).

Beberapa wilayah yang berada dalam zona merah dengan IPM rendah dan angka penduduk miskin tinggi, kata dia, yakni daerah Sampang, Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, Probolinggo, Situbondo dan Bondowoso. Sedangkan daerah yang masuk zon hijau dengan IPM tinggi dan angka penduduk miskin rendah yakni Surabaya, Malang, Madiun, Batu, Mojokerto, Blitar, Kediri dan Sidoarjo.

“Rendahnya kualitas SDM masyarakat dan tingginya kemiskinan sebagian besar berada di Pulau Madura dan wilayah tapal kuda,” ujar dia.

Merlin menjelaskan, Jawa Timur didominasi oleh low middle minimum wage pada penetapan UMK 2014. Perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan kenaikan tersebut merespon dengan relokasi usaha dan rasionalisasi tenaga kerja.

Peningkatan UMK kurang merespon pada penurunan kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena efek peningkatan pendapatan pada konsumsi hanya berlangsung dalam waktu cepat lalu kembali ke pola normal setelah euforia berakhir.

Kata Merlin, selama ini kebijakan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur dibagi dalam tiga klaster yakni berbasis keluarga dan pemenuhan hak dasar, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UMKM.

“Sementara itu Jalan lain menuju kesejahteraan rakyat (Jalinkesra) merupakan program kebepihakan Gubernur Jawa Timur terhadap orang miskin yang fokusnya adalah memberikan bantuan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin berupa bantuan uang dan pangan serta natura produktif seperti uang, bibit, pupuk dan hewan ternak,” ujar dia.

Dengan beberapa kesimpulan ini, kata Merlin, maka direkomendasikan beberapa kebijakan yakni penguatan kelembagaan dan koordinasi TPID dalam rangka mengendalikan inflasi volatile foods and administrered price, peningkatan dan pemberdayaan SDM pedesaan agar memiliki kesiapan pada saat pemerintah memberikan bantuan program, peningkatan alokasi APBD untuk urusan pndidikan, kesehatan dan sosial.” Bantuan sosial yang bersifat produktif hendaknya secara konsisten dialokasikan pemerintah Jawa Timur,” kata dia.

Selain itu, koordinasi kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengentasan kemiskinan hendaknya dibentuk dalam suatu tim dan forum tertentu. Dukungan pebankan dan kemudahan regulasi untuk ekspansi UMKM dan usaha rakyat di Jawa Timur. Program pengentasan kemiskinan antar satu kepemimpinan dengan kepemimpinan selanjutnya hendaknya berkesinambungan.

“Yang terakhir pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur terutama infrastruktur pedesaan seperti desa ke kecamatan,” tambah dia. (dwi/ipg)