UN Diperketat Tunjukkan Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik

Upaya pemerintah melibatkan banyak pihak seperti kepolisian dan perguruan tinggi untuk memperketat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tidak sepenuhnya mendapatkan respon positif dari publik.

Prof. Aminuddin Kasdi, Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia pada Radio Suara Surabaya mengaku sangat prihatin dengan pelaksanaan UN dari waktu ke waktu.

Menurut dia, pelaksanaan yang sudah terintervasi oleh berbagai pihak seperti pihak keamanan menunjukkan adanya penurunan tingkat keprcayaan publik pada guru dan pihak penyelenggara.

Dari pengamatannya, penurunan ini terjadi semenjak guru tidak lagi menjadi sebuah profesi dan panggilan jiwa, tapi sebagai jenis pekerjaan semata.

“Yang jadi guru sekarang kebanyakan dari kelompok masyarakat menengah kebawah, sehingga profesi guru semata dipandang sebagai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Akibatnya aspek idealis seorang pendidik jadi terabaikan,” terangnya.

Pemerintah dan pendidik, ia melanjutkan, harusnya bisa mengajak masyarakat terutama orang tua wali untuk lebih berpikir dewasa.

Sangat tidak wajar, katanya, jika pemerintah mematok nilai minimal kemudian menyatakan sekarang tidak ada anak yang tidak lulus ujian karena sudah mendapatkan pembekalan yang maksimal.

“Itu justru membebani, dalam ujian kalau ada yang tidak lulus itu wajar dan harusnya dicari penyebabnya dan solusinya. Jangan mengamuk dan bertindak irrasional,” tukasnya.

Aminuddin juga sempat menggambarkan perbedaan pelaksanaan Ujian Akhir di Indonesia dan negara maju. Menurutnya di Indonesia, patokannya yang penting lulus dulu.

Sedangkan di negara maju, gelar tidak jadi prioritas utama. Karena pendidik lebih fokus setelah lulus bisa kerja dimana atau bisa menciptakan lapangan pekerjaan apa.

Akibatnya di Indonesia, para lulusan tersebut kebingungan menentukan langkah berikutnya. “Meski nilai bagus terkadang masih susah cari pekerjaan dan tentu ini akan kembali jadi beban pemerintah,” jelasnya. (ain/edy)