Pemilu di Jatim Minim Pemantau Lokal

Pelaksanaan pemilu legislatif di Jawa Timur minim lembaga pemantau lokal. Dari catatannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatat hanya ada 10 lembaga pemantau lokal yang memantau pelaksanaan Pileg di 10 kabupaten/kota.

“Pemantau lokal sangat minim, bahkan hanya ada di 10 kabupaten/kota,” kata Gogot Cahyo Baskoro, Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Ppengembangan Informasi KPU Jawa Timur, Rabu (9/4/2014).

Ketatnya akreditasi dan besarnya pendanaan, dinilai menjadi penyebab utama minimnya pemantau lokal kali ini. Untuk menjadi lembaga pemantau, minimal memang harus memiliki NPWP serta memiliki status hukum kelembagaan yang jelas akreditasinya.

Gogot mengatakan, untuk pemilu kali ini, KPU RI hanya mengakreditasi 19 lembaga pemantau nasional. Sedangkan KPU Jawa Timur hingga saat ini tak menerima satupun pengajuan akreditasi dari lembaga pemantau.

Sementara itu, di Jawa Timur sendiri, lembaga pemantau lokal diantaranya hanya ada di Kota Probolinggo dilakukan oleh Bedug Institute, lantas Ponorogo oleh Genderang Anak Bangsa, dan Kabupaten Malang oleh Institute Social For Democracy.

Sedangkan untuk nasional, dari 19 lembagai pemantau nasional, hanya satu yang berkoordinasi dengan KPU Jawa Timur yakni Yayasan Pembangunan Kwalitas Bangsa.(fik/rst)