Anarkisme Pemilu akan Berhadapan Dengan TNI dan Polri

Kekecewaan terhadap proses pemilu sebaiknya disalurkan pada tempat yang benar dan tepat. Demikian ditegaskan Djoko Suyanto Menkopolhukam dalam jumpa pers persiapan menghadapi pemilu di kantor Kementerian Polhukam, Senin (7/4/2014).

Menurut Joko, ada lebih 200 juta penduduk Indonesia yang akan mengikuti pemilu legislatif 9 April mendatang.

Secara kuantitatif peserta pemilu di Indonesia termasuk yang terbanyak di dunia, dan sangat mungkin terjadi kekecewaan-kekecewaaan pasca pemilihan. Tetapi, kalau penyaluran kekecewaan itu benar, maka tidak akan terjadi anarkisme.

Kata Djoko, peserta pemilu yang kecewa, sebaiknya bisa melakukan protes ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,Bawaslu, Kepolisian maupun TNI sesuai bentuk pelanggarannya.

“Pasti untuk mengelola pemilu dengan skala yang sangat masif dengan kondisi geografi Indonesia yang seperti ini bukan pekerjaan mudah dan bukan pekerjaan yang bisa kita garansi 100 persen akan berjalan dengan nihil protes, nihil kesalahan dan sebagainya.”papar Djoko.

Ia menjelaskan, apabila semua partai politik atau perorangan, maupun caleg tertib menyalurkan aspirasi atau protesnya, maka aksi anarkhisme itu tidak akan terjadi.

Sementara Komjen Polisi Badrodin Haiti Wakapolri di tempat yang sama mengatakan kalau Polri sudah melakukan penebalan-penebalan pasukan di daerah rawan konflik.

Kata Badrodin, Mabes Polri menambah 2 SSK di Aceh dan Papua, serta 1 SSK di Nusa Tenggara Timur. Penebalan pasukan di daerah rawan konflik itu melibatkan Brimob, Densus 88 anti teror, dan intel Polri.(faz/ipg)