Ratusan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) se-Kota Surabaya melakukan aksi unjuk rasa di Mapolda Jatim, Senin (24/3/2013), menuntut Polda Jawa Timur memback up pengamanan Pemilu.
Wahyu Hariadi Ketua Panwaslu Surabaya mengatakan, tidak dibenarkan dalam alasan apapun seseorang atau kelompok orang melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun terhadap penyelenggaraan Pemilu.
“Karena melakukan tindak kekerasan terhadap penyelenggaraan Pemilu sama halnya melakukan tindak kekerasan terhadap negara,” kata dia.
Kasus kekerasan yang dilakukan oleh tim sukses salah satu calon legislatif di Desa Paliat, Kecamatan/Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep terhadap pengawas Pemilu Lapangan (PPL) setempat adalah tindakan yang berusaha menciderai demokrasi dan menciderai petugas negara dalam menjalankan tugas.
Dalam rangka solidaritas sesama penyelenggara Pemilu dan mencegah agar peristiwa di Sumenep tidak terjadi terhadap penyelenggara Pemilu lainnya di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Jawa Timur, maka Panwaslu Kota Surabaya menyerukan:
1. Demi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis agar kepolisian setempat mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap PPL di Sumenep hingga aktor intelektualnya.
2. Demi penegakan Undang-undang menyerukan kepada peserta Pemilu, calon legislatif, tim sukses, maupun semua masyarakat untuk menghormati tugas dan kewajiban pengawas Pemilu yang merupakan pelaksana UU
3. Bersama-sama menciptakan Pemilu Legislatif 2014 yang Langsung, Umum, bebas , Rahasia, Jujur dan Adil dan menjaga kondusifitas keamanan di wilayah masing-masing
4. Bersama-sama menolak bentuk kekerasan dalam bentuk apapun terhadap penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu maupun Pemilih. (dwi/ipg)
Teks Foto:
– Ratusan anggota Panwaslu se-Kota Surabaya unjuk rasa menuntut Polda Jawa Timur memback up pengamanan Pemilu.
Foto: Dwi suarasurabaya.net
NOW ON AIR SSFM 100
