Hingga saat ini, pelaksanaan pendidikan sebagai hak dasar bagi anak-anak ternyata tidak sepenuhnya dapat dirasakan oleh penyandang down syndrome, meskipun aturannya ada tetapi belum optimal.
“Harusnya memang ada kebijakan khusus untuk mereka. Karena sejatinya anak-anak dengan down syndrome juga membutuhkan penanganan khusus dalam bidang pendidikan,” terang Edward Dewaruci yang akrab disapa Teted, anggota Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur.
Teted menambahkan, ketentuan atau aturan untuk para down syndrome terkat dengan dunia pendidikan di negeri ini memang sudah ada. “Tetapi implementasinya justru masih belum maksimal. Tidak optimal,” tambah Teted saat berbincang dengan suarasurabaya.net, Kamis (20/3/2014).
Dalam konteks hak dasar, lanjut Teted, pemerintah semestinya dan wajib memberikan yang sama kepada siapapun termasuk para down syndrome untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang ada.
Isa Anshori ketua Dewan Pendidikan Surabaya, sepakat bahwa implementasi atau pelaksanaan di lapangan terkait hak pendidikan bagi down syndrome hingga hari ini nyaris tidak berubah. Tetap tidak optimal.
“Contoh sederhana kalau kita lihat di sekolah inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk mereka yang down syndrome, diperlakukan sama seperti anak-anak lainnya. Ini keliru. Ada perlakuan yang berbeda seharusnya,” kata Isa.
Pada pendidikan anak-anak down syndrome, kata Isa, di sekolah seharusnya tidak hanya melibatkan teacher center saja. Tetapi untuk anak-anak down syndrome dan yang berkebutuhan khusus harus ada shadow teacher.
“Gurunya satu, sedangkan di dalam kelas ada siswa inklusi. Ini celaka. Mereka yang seharusnya berkebutuhan khusus disamakan dan tidak mendapat perlakuan khusus. Kami masih belum melihat sekolah yang memberikan kesempatan dengan misalnya menghadirkan guru bayangan atau shadow teacher itu,” tegas Isa Anshori saat ditemui suarasurabaya.net, Kamis (20/3/2014).(tok/ipg)
Foto: Ilustrasi
NOW ON AIR SSFM 100
