Masih Banyak Permasalahan di Agrobisnis Jawa Timur

Prestasi agrobisnis Jawa Timur yang mampu berkontribusi 35% terhadap kebutuhan nasional ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Permasalahan lahan hingga permainan harga oleh tengkulak menjadi concern diskusi masyarakat dalam fanpage e100 Suara Surabaya, Jumat (14/3/2015).

Seperti akun S. Hidayat yang menyatakan lahan yang tersedia saat ini sudah terbatas karena beralih fungsi menjadi lahan industri atau perumahan. “Harusnya pemerintah melarang atau membatasi lahan2 yg produktif untuk di alihkan menjadi lahan industri atau perumahan, “. Hidayat memberikan contoh jalur menuju Mojosari Mojokerto yang merupakan lahan potensial untuk mengembangkan pertanian, namun nyatanya lahan tersebut sudah dijadikan pabrik.

Di Surabaya saja, lahan produktif sudah menyusut 1.00 hektar lebih selama 15 tahun, sedangkan total di Jawa Timur, lahan produktif menyusut 3.800 hektar.

Selain persoalan lahan, persoalan permainan harga oleh tengkulak juga masih menghantui para petani lokal, seperti yang ditulis akun Mars Udi.

Petani juga harus dibekali dengan pengetahuan pertanian terkini, karena kondisi alam sudah berubah, teknologi pertanian juga makin berkembang otomatis petani juga butuh pengetahuan baru untuk mengelola lahan. “Lamongan Bertani sekarang tidak sama dg bertani pd jaman dulu(10/20 )th yg lalu, hendaknya pemerintah lebi sering turun ke lapangan memberikan penyuluan / pendidikan bagaimana bertani yg baik dg kondisi kontur tanah yg sekarang, belum lagi serangan bermacam macam hama yg sulit untuk di basmi,” tulis akun Mas Harto.

Untuk pendampingan petani, pemerintah melalui Dinas Perundistrian dan Perdagangan sudah melakukan langkah tersebut sehingga kualitas produk agrobisnis yang dihasilkan memiliki daya saing di pasar lokal maupun Internasional. “Kami rutin memberikan pendampingan, mulai dari pertaniannya, bagaimana cara menanam, merawat, sampai ke pengolahan, packaging dan pemasaran,” Ujar Budi Setiawan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur.

Tak hanya sekedar pendampingan, menurut Zulfi Pemerintah juga berkewajiban memanggil kembali para sarjana pertanian untuk “kembali ke sawah”, “Ini penting lho.. Pertanian selama ini diangap belum menjadi bisnis yang menjanjikan. Sehingga para sarjana ini mau kembali lagi ke pertanian. Mereka-mereka ini yang bisa merubah pertanian jadi industri yang profesional dan sudah pasti kita mampu bersaing dengan produk impor,”.(ras/rst)