Polisi Hanya Kawal Pemilu di Daerah Rawan

Jumlah personel kepolisian yang akan mengamankan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dikurangi dari 410 ribu menjadi hanya 253 ribu personel. Pemangkasan personel dilakukan karena anggaran yang disetujui pemerintah untuk pengamankan pemilu juga sangat minim. Dari dari Rp3,5 triliun yang diajukan ternyata hanya disetujui Rp1 triliun.

“Kita terpaksa memangkas jumlah personel,” kata Jenderal Polisi Sutarman, Kepala Polri, ketika ditemui usai menghadiri Gelar Kekuatan Alutsista TNI AL di Markas Armada TNI AL Wilayah Timur (Armatim), Selasa (12/3/2014).

Menurut Sutarman, minimnya anggaran juga menjadikan proses pengamanan juga tidak bisa maksimal. Dia mencontohkan, pengamanan dari polri nantinya hanya fokus pada daerah rawan. Sedangkan pengamanan di daerah yang tak rawan maka sepenuhnya diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Begitu juga untuk pengawalan pengiriman logistik. “Kalau harusnya mengantar 100 KM ya nanti diantar 80 KM saja, tapi nanti kalau ada gangguan pasti akan kita tolong,” ujarnya.

Untuk pemilihan presiden, Polisi juga hanya akan menyediakan untuk enam pasang calon. Padahal, untuk pemilihan presiden mendatang bisa saja jumlah pasangan calon lebih dari enam pasang karena saat ini undang-undang tentang pemilihan presiden sedang dalam tahap judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, untuk mensiasati minimnya anggaran, kepolisian juga akan mengalihkan beberapa anggaran rutin guna menambal kekurangan anggaran ini.

Minimnya anggaran pengamanan pemilu juga diakui oleh Jenderal TNI Moeldoko, Panglima TNI. Menurut dia, dari Rp357 miliar anggaran yang diajukan, ternyata hanya disetujui Rp100 miliar. (fik/rst)