Demokrasi Pancasila Dinilai Belum Efektif

Tidak meratanya kesempatan setiap warga negara Indonesia dalam menikmati dan menjalankan demokrasi Pancasila dengan tepat menyebabkan pemahaman masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya tepat mengenai demokrasi Pancasila.

Inilah yang melatarbelakangi Fakultas Filsafat Widya Mandala mengadakan Simposium Nasional Filsafat IV, bertema: Masih Perlukah Demokrasi Pancasila di Indonesia?, Sabtu (8/3/2014) dengan mengundang Yudi Latif, MA. PhD, dan Dr. J. Haryatmoko, SJ..

“Budaya warisan yang perlu dilawan antara lain adalah kolonialisme dan feodalisme. Perjuangan melawan itu semua dimulai dengan memancangkan pikiran dan keberaksaraan sebagai kehormatan sosial,” kata Yudi Latif.

Yudi menambahkan bahwa adanya nepotisme menunjukkan prosedur demokrasi belum diikuti oleh perubahan pada budaya demokrasi. “Perubahan belum terjadi. Perubahan budaya demokrasi kita belum berubah,” tambah Yudi Latif, MA. PhD pengajar mata kuliah Pancasila dan kebangsaan serta peneliti di Lembaga Illmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Sementara itu, pada sesi kedua, Dr. J. Haryatmoko, SJ menekankan efektifitas demokrasi Pancasila, terkait dengan berbagai hal seperti tuntutan kesejahteraan dan kontrol sosial.

“Di Indonesia, terdapat tiga masalah demokrasi Pancasila, yaitu krisis representasi, tuntutan kesejahteraan sosial, dan kelangsungan kontrol sosial bangsa Indonesia. Dan apabila hal tersebut bisa diatasi, maka demokrasi Pancasila akan dapat berjalan dengan semestinya,” ujar lulusan Sorbonne University of Paris, Perancis ini.

Dia juga berujar bahwa Pancasila sebagai nilai dalam tataran pemahaman masih abstrak, dan butuh indikator-indikator untuk pelaksanaannya agar bisa diukur efektivitas serta fungsinya.

Menurut dia, Pancasila perlu dibuat indikator-indikator dalam pelaksanaannya sehingga Pancasila menjadi nilai atau prinsip yang konkrit, bisa diverifikasi, dan dievaluasi. Sehingga apakah kebijakan pemerintah, produk perundangan wakil rakyat, atau perilaku warga negara, dan kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan prinsip Pancasila, sehingga sungguh-sungguh bisa diukur dan dinilai.

Anastasia Jessica ketua pelaksana Simposium Nasional, berharap kegiatan ini memberikan pemahaman pada masyarakat luas sekaligus memperkaya perspektif demokrasi Pancasila.

“Kami berharap simposium ini memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait perspektif Demokrasi Pancasila di negeri ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat luas serta mahasiswa,” kata Anastasia.(tok/fik)

Teks foto:
-Simposium nasional di Universitas Widya Mandala Surabaya.
Foto: Totok suarasurabaya.net