Pemprov Jatim Gandeng BPKP Awasi Bantuan Korban Kelud

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap seluruh bantuan yang disalurkan ke pengungsi erupsi Gunung Kelud.

Soekarwo Gubernur Jawa Timur mengatakan, setiap bantuan yang disalurkan selalu diaudit petugas BPKP.

“Para petugas BPKP akan terus mendampingi tim dari Pemprov Jawa Timur terkait dengan audit bantuan yang disalurkan kepada korban Gunung Kelud,” katanya, seperti dilapokan Antara.

Gubernur mengemukakan, pihaknya sengaja menggandeng BPKP sebagai bentuk keseriusan Pemprov Jawa Timur agar bantuan yang diberikan bisa diaudit langsung dan tidak diselewengkan.

“Hal ini juga sebagai bentuk transparansi Pemprov Jatim ke publik mengingat bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga harus diketahui masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan Pemprov Jatim tidak akan menutupi semua data penyaluran, apakah itu yang diambil dari APBD atau sumbangan dari masyarakat.

“Semua terbuka dan bisa diaudit kapanpun. Karena itu, keberadaan petugas BPKP sangat membantu dalam proses tranparansi. Jadi, tidak menunggu selesai disalurkan baru diaudit, tapi saat disalurkan langsung diaudit,” katanya.

Pihaknya yakin bahwa seluruh bantuan akan disalurkan sesuai dengan keperuntukkannya dan petugas yang ada di lapangan juga diawasi oleh semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Apalagi, penyelewengan bantuan pidana sangat berat. Tidak mungkin mereka yang di lapangan main main dalam soal bantuan,” ujarnya.

Gubernur mengatakan seluruh bantuan yang masuk harus melalui satu pintu, yakni Posko Induk Pemprov Jatim, termasuk bantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, dari Posko Induk dilaporkan, jumlah pengungsi erupsi Gunung Kelud berangsur-angsur berkurang, sampai Sabtu (22/2/2014) jumlanya tersisa 8.026 jiwa.

Ditambahkan Gubernur, jumlah pengungsi itu masih tersebar di empat daerah, Kediri 7.109 jiwa, Batu 44 jiwa, Malang 621 jiwa dan Jombang 252 jiwa. Padahal, jumlah sebelumnya mencapai 87 ribu pengungsi. (ant/tas)