Pemberian nama KRI Usman-Harun, merupakan langkah pemerintah Republik Indonesia dan TNI yang sesuai dan seharusnya dilakukan, meski mendapat kritik serta protes keras dari pemerintah Singapura.
“Pemberian nama KRI Usman-Harun memang sudah seharusnya dan merupakan langkah yang benar yang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan TNI. Pemberian nama tersebut juga tidak bisa sembarangan, dan ini langkah yang benar,” terang Djoko Susanto dosen Hubungan Internasional Fisip Unair, Surabaya.
Tidak semua nama, ujar Djoko bisa digunakan untuk nama kapal perang republik Indonesia (KRI), paling tidak harus sudah ditetapkan pemerintah. “Justru akan jadi persoalan kalau nama Usman – Harun itu belum ditetapkan pemerintah jadi pahlawan,” lanjut Djoko.
Pemerintah, ditambahkan Djoko, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri punya tugas untuk meminimalisir risiko-risiko yang tidak perlu terjadi dalam kaitan persoalan ini. “Kita tunjukkan bahwa sebagai bangsa yang berdaulat kita punya hak untuk menamai kapal perang kita sendiri. TNI Angkatan Laut harus kita dukung,” pungkas Djoko Susanto, Senin (10/2/2014).(tok/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
