Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menilai Jawa Timur hingga saat ini belum serius menerapkan Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.

Jamaluddin, Sekjen KAJS pada suarasurabaya.net, Senin (3/2/2014) mengatakan selama sebulan pelaksanaan BPJS, masih ada sebanyak 13.341.538 jiwa rakyat Jawa Timur yang belum tercover BPJS.

“Ada 45 persen penduduk yang sudah tercover itupun adalah peralihan otomatis dari Jameksmas, Jamsostek, dan Askes,” kata Jamaluddin.

Peserta Jamkesmas di Jawa Timur mencapai 14.001.871 jiwa, PNS 2.163.139 jiwa, TNI 171.846 jiwa, Polri 71.542 jiwa dan Jamsostek 922.369 jiwa.

Menurut Jamal, pelayanan BPJS di Jawa Timur juga sangat buruk. “Di lapangan banyak penyimpangan. Peserta yang rawat inap lebih tujuh hari diminta untuk pulang. Padahal belum sembuh,” ujarnya.

Selain itu, jika sebelumnya masyarakat yang berpenyakit kronis bisa memperoleh rujukan yang berlaku selama tiga bulan dan obat satu bulan, tapi saat ini dibatasi hingga peserta harus bolak-balik ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan rujukan dan obat karena obat yang dibutuhkan hanya bisa digunakan untuk satu pekan. “Biaya rontgen dan periksa darah juga masih harus bayar. Padahal harusnya gratis,” kata dia.

Tak hanya itu, dari sisi administrasi, kartu peserta BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan hingga saat ini juga belum juga diterima oleh peserta. (fik)

Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Jawa Timur menilai pemerintah hingga saat ini belum serius menjalankan amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per-1 Januari 2014.

Jamaludin, Sekjen KAJS Kesehatan mengatakan, hingga saat ini setidaknya ada beberapa masalah dalam pelaksanaan BPJS di Jawa Timur. “Pertama kepesertaan BPJS ternyata belum sepenuhnya,” kata Jamaludin, usai mengikuti pertemuan membahas BPJS di kantor Wakil Gubernur Jawa Timur di Jl. Pahlawan, Surabaya, Jumat (3/1/2014).

Menurut Jamal, hingga saat ini, peserta BPJS di Jawa Timur baru mencapai 17 juta. Inipun merupakan warga yang dulunya ikut Jamsostek, Jamkesmas maupun Askes (untuk PNS, TNI dan Polri).

Sedangkan sisanya, seperti warga yang awalnya tercover Jamkesda (jaminan kesehatan daerah) hingga saat ini belum ada satupun yang masuk BPJS.

“Padahal, 1 Januari itu semuanya sudah harus beres,” kata Jamaludin. Dia mencontohkan, khusus buruh formal yang saat ini mencapai 5,1 juta orang, ternyata hanya 900 ribu orang yang sudah tercover BPJS.

Jumlah ini jauh dari harapan, karena jumlah buruh formal sejatinya hanyalah bagian kecil karena jumlah buruh informal di Jawa Timur mencapai 20 juta orang. Dan buruh informal ini, seluruhnya ternyata belum ada satupun yang masuk BPJS kesehatan.

Selain itu, BPJS ketenaga kerjaan ternyata juga belum seluruhnya klir. Buruh misalnya, dari 5,1 juta orang di sektor formal ternyata hanya 1,5 juta orang yang sudah tercover.

Menurut Jamal, problem BPJS di Jawa Timur tak hanya itu, kartu BPJS yang harusnya juga telah terbagi per-1 Januari ternyata hingga saat ini juga belum terbagi seluruhnya.

Rumah sakit yang ditunjuk hingga saat ini ternyata juga masih ditemukan melakukan penolakan terhadap pasien. “Parahnya, kami menemukan pasien yang sudah terdaftar BPJS ada yang ditolak karena ketidak tahuan rumah sakit,” kata dia.

Sementara itu, pertemuan di ruang Wakil Gubernur Jawa Timur, setidaknya dipimpin langsung oleh Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur; kemudian Edi Purwinarto, Asisten Kesra Setdaprov Jawa Timur; Dodo Anondo, Direktur Rumah Sakit Dr Soetomo; Kisworo Wati, Kepala BPJS regional VII Jawa Timur; kemudian Nyoman Ngurah, Kepala PT Jamsostek Jawa Timur; serta Ratnadi Ismaon, Kepala Biro Kesra Setdaprov Jawa Timur. (fik)

Teks Foto :
– Pertemuan di ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur.
Foto : Taufik suarasurabaya.net