Penyerahan Izin Konservasi KBS Diharap Jadi Akhir Kemelut

Penyerahan izin konservasi dari Kementrian Kehutanan ke Pemkot Surabaya diharapkan bisa jadi akhir kemelut di Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Singky Soewadji Pemerhati Satwa mengatakan ini, sesudah memantau perkembangan perolehan izin konservasi KBS dari Kementrian Kehutanan, yang dipastikan akan diterima Pemkot Surabaya dalam minggu ini.

Dengan izin yang sudah diperoleh itu, Singky minta pada semua media untuk tidak memblow-up kematian satwa yang terjadi di KBS. “Di KBS itu satwanya mencapai 3400 ekor lebih, kalau ada satwa mati itu wajar, asal jangan ada manusia atau pengunjung mati di KBS, itu yang tidak wajar,” jelas Singky.

Dicontohkan Singky, di beberapa kebun binatang lain di dunia, satwa yang mati jumlahnya juga banyak, tapi itu wajar dan tidak diblow-up ke media. “Selama kematian itu wajar tidak perlu di blow-up, tapi kalau memang ada kematian yang tidak wajar, media harus memblow-up,” tegasnya.

Menurut Singky, soal kematian satwa di KBS sebenarnya tidak terjadi waktu dikelola Pemkot Surabaya, tapi waktu di kelola tim pengelola sementara (TPS), juga banyak satwa yang mati, padahal mereka sudah ahli satwa.

Paling penting sekarang ini, kata Singky, Pemkot Surabaya harus fokus dengan laporan yang disampaikan ke KPK soal pertukaran satwa, karena itu melanggar aturan internasional. “Kalau proses itu tidak diseriusi pemkot hanya karena sudah dapat izin konservasi, maka akan sangat disayangkan,” ungkapnya.

Karena kalau kasus tukar menukar satwa itu diungkap KPK, maka akan banyak pejabat Kementrian Kehutanan, PKBSI dan TPS yang akan kena jerat hukum. (tas/rst)