Masyarakat menaruh harapan besar pada Pemkot Surabaya melalui Tri Rismaharini Walikota Surabaya untuk bisa menjadikan Kebun Binatang Surabaya (KBS) menjadi ikon Surabaya dan sefenomenal Taman Bungkul.
Harapan dan dukungan dari masyarakat terlihat dalam kolom #DISKUSI e100, Selasa (21/01/2014) setelah Pemkot Surabaya diberi wewenang penuh atas pengelolaan KBS yang sebelumnya dipegang Kementerian Kehutanan.
Muhamad Rafly Bagus Nugrahanto, Fifit Nora Safitri dan Joyo Sutopo misalnya, mereka bertiga menuliskan pendapatnya, bahwa KBS-lah sesungguhnya dan selalu menjadi ikon Surabaya. Bahkan Yusma Wati berharap dengan beralihnya wewenang tersebut, KBS tidak hanya menjadi ikon Surabaya, tapi juga Jawa Timur.
Rizal Zainudin juga sama. Rizal berharap KBS menjadi tujuan pariwisata pertama masyarakat luar saat berkunjung ke Surabaya. Untuk itu, pembenahan ini nantinya mendongkrak popularitas KBS serta menjadikannya identitas pariwisata Surabaya.
Adit Sigid malah berharap KBS juga memberikan konstribusi dalam menekan pencemaran udara sebagai paru-paru dunia. Adit menulis: kedepan KBS bisa menjadi taman kota, hutan kota dan kebun binatang di tengah kota yg menjadi tujuan wisata bagi anak2 di surabaya terutama dalam mengenal berbagai binatang dan hewan tentunya bagi orang tua juga memperkenalkannya…. dan KBS nantinya dapat mendukung surabaya sebagai kota yg ramah anak..
Lebih jauh, Agus Setiawan menulis harapannya pada Pemkot Surabaya untuk menjadikan KBS se-fenomenal Taman Bungkul yang menurutnya dapat dikenal luas di tingkat internasional.
Ini senada dengan yang ditulis Aziz Gresik dalam akun Daffa Ray di #Diskusi e100: Kita tunggu gebrakan dri pemkot sby..untuk KBS kedepannya..jdikan KBS sprti taman bungkul yng diakui ASIA bahkan DUNIA.maju trus bu RISMA.
Sekadar diketahui Kementerian Kehutanan menyerahkan mandat pengelolaan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) pada Pemkot Surabaya. Dengan penyerahan mandat ini, maka Pemkot Surabaya memiliki mandat penuh pengelolaan KBS karena sebelumnya, meskipun lahan sudah dikuasai oleh Pemkot, namun pengelolaan satwa masih dikuasai oleh Kementerian Kehutanan lewat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Manusia.
Keputusan ini disampaikan Zulkifli Hasan Menteri Kehutanan setelah bertemu Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RI bersama Tri Rismaharini Walikota Surabaya dan Soekarwo Gubernur Jawa Timur di Jakarta, Selasa (21/1/2014).(ham/ipg)